Dalam dunia farmasi, apotek bukan sekedar outlet bisnis obat, tetapi juga mengemban misi pelayanan sosial. Apotek bukan hanya profit center, tempat menghasilkan keuntungan, melainkan juga memiliki social responsibilities.
Keseimbangan inilah yang harus dibuat harmonis, agar pelayanan dan tanggung jawab tidak hilang tetapi juga tetap profitable. Mengapa ? Sebab obat-obatan itu bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi bagian vital dari kesehatan manusia.
Kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan sosial digulirkan salah satunya dengan berbagai program pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, JKN, obat generik, hingga bagaimana meningkatkan efektivitas pendistribusian obat pemerintah dengan membangun gudang-gudang farmasi di seluruh kabupaten.
Misi utama pelayanan sosial ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan.
Rakyat kecil membutuhkan obat murah, dan pemerintah menyediakan obat-obat generik yang relatif lebih murah daripada obat paten. Puskesmas, Posyandu dan program JKN menjadi pilihan untuk meratakan kualitas kesehatan masyarakat.
Akan tetapi, farmasi juga merupakan potensi ekonomi yang besar. Farmasi adalah bisnis dengan pasar yang jelas dan sangat profitable. Masyarakat yang memiliki daya beli tinggi dan membutuhkan obat paten merupakan segmen pasar industri farmasi.
Industri farmasi menjadi pilihan sejumlah investor, baik nasional maupun asing mengingat populasi masyarakat Indonesia yang sangat besar. Dalam konteks ini pemerintah berusaha menata industri dan perdagangan farmasi diantara tiga industri, yakni BUMN, swasta nasional, dan PMA (Penanaman Modal Asing).
Pelayanan kesehatan dan potensi ekonomi farmasi tidak bisa lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi. Penyakit terus berkembang dan teknologi pengobatan pun harus berkembang lebih maju. Jadi, ilmu dan teknologi merupakan dimensi penting dalam farmasi.
Masalahnya adalah bagaimana industri farmasi nasional mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi obat nasional.
Demikian juga pemerintah ditantang untuk memanfaatkan ilmu dan teknologi, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas seperti pengujian, penilaian dan pengawasan obat, baik obat farmasi, fitofarmaka, maupun obat tradisonal, termasuk didalamnya monitoring efek samping obat.