Judul tulisan ini kedengaran klise tapi mudah-mudahan tidak murahan atau memberi kesan ingin numpang ngetop dengan Jokowi. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan langka ini membuat pilihan yang benar untuk sebuah harapan Indonesia yang lebih baik.
Ketika pertama saya dan keluarga datang, bekerja dan tinggal di Perth, Australia Barat, lebih dari tujuh tahun yang lalu; saya terkagum-kagum oleh kualitas fasilitas dan pelayanan sosial yang tersedia. Ada banyak fasilitas umum berupa taman terbuka yang terawat, perpustakaan umum dengan semua program dan fasilitasnya yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga. Sebagai pendatang yang belajar hidup di negeri orang, saya harus memahami dan melalui setumpuk urusan, seperti mendapatkan surat izin mengemudi, izin tinggal, sewa rumah, memohon sambungan listrik, air, gas dan telpon, dan banyak lagi. Semua yang kelihatan rumit ini dapat diselesaikan dengan baik berkat sistim yang efektif dan efisien, dan petugas yang bekerja dan melayani. Saya juga kagum dengan ketersediaan informasi tentang lingkungan kita, berupa surat kabar lokal yang dikirimkan setiap minggunya oleh pemerintah setingkat kecamatan (council), termasuk informasi perencanaan pembangunan fasilitas umum dan laporan tahunan penggunaan dana iuran pemilik rumah dan pajak. Dalam berinteraksi masyarakat dan di kesempatan di tempat kerja, kita dilindungi oleh seperangkat undang undang anti diskriminasi, mulai dari perlindungan hak dasar kemanusiaan hingga perlindungan terhadap diskriminasi rasial, jenis kelamin, umur dan kekurang-mampuan fisik/mental.
Ada program kesehatan masyarakat (Medicare) untuk mengobatan yang hampir gratis tersedia untuk semua warga negara dan warga pendatang yang menetap. Obat-obatan yang melebihi harga tertentu disubsidi oleh pemerintah. Warga yang kurang mampu mendapat bantuan sosial (Centrelink). Warga yang kurang beruntung dengan anggota keluarga yang memiliki kekurang-mampuan fisik dan mental bisa mendapat bantuan biaya perawatan tertentu dari pemerintah. Semua fasilitas umum seperti bis-bis dan bangunan dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan manula dan warga dengan kekurang-mampuan fisik mengakses dan melakukan kegiatan mereka. Dan masyarakat umum menjaganya. Orang sehat memparkir mobil di tempat untuk 'Disable' atau tidak memberikan tempat duduk kepada orang tua didalam bis adalah hal yang memalukan. Menyerobot antrian adalah tabu. Sangat lazim warga melakukan suatu kegiatan pribadi kecil-kecilan maupun berkelompok untuk mengumpulkan dana bagi badan-badan amal untuk disalurkan kepada warga yang kurang beruntung atau terkena musibah, bahkan untuk warga dunia yang tidak pernah mereka kenal. Satu kegiatan pengumpulan dana bantuan sosial tahunan 'Telethon' yang telah dilakukan sejak 36 tahun lalu, sanggup mengumpulkan sumbangan masyarakat lebih dari Rp. 200 milyar tahun lalu saja.
Kini, saya hampir menganggap bahwa semua ini adalah hal yang lumrah, seolah semua terjadi dengan sendirinya. Sementara itu, di negeri saya di seberang sana, saya tahu persis bahwa masih sangat banyak 'pelayan publik' harus dilayani, para penjarah uang rakyat adalah pemangku jabatan pengayom masyarakat dan menyelenggara negara, dan sebagian besar masyarakat kita yang mungkin karena tidak punya banyak pilihan, cenderung permisif dan tidak terberdayakan. Seberkas harapan muncul dengan terpilihnya Jokowi dan Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka membawa perubahan fenomenal tentang bagaimana suatu administrasi kepemerintahan harus dikelola dan mentalitas pelayan publik perlu dikembangkan untuk menuju suatu pemerintah yang bermartabat dan berwibawa, dan pelayanan publik yang efektif, yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi warganya. Dari apa yang mereka kerjakan sejauh ini untuk Jakarta, saya bisa melihat bayangan samar suatu pemerintahan yang melayani dan masyarakat yang terberdayakan dan mandiri, sama seperti yang saya rasakan dari pengalaman hidup di negara yang telah dianggap maju ini. Saya berharap banyak warga Jakarta bisa melihat bayangan ini lebih jelas lagi. Jokowi sekarang menjadi salah satu kandidat calon presiden yang mendapat dukungan luas terutama bagi pendukung yang ingin melihat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.
Jokowi mengutamakan pengembangan sumberdaya manusia dengan revolusi mentalnya, membentuk sumberdaya manusia yang bermartabat dan berdaya. Keterpurukan moral sebagian besar aparat negara kita berada di titik nadir. Pejabat tertinggi daerah, pimpinan badan pengawal hukum tertinggi dan pengawal moral tertinggi di negeri ini ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi. Terus terang, saya tidak bisa melihat ada yang lebih penting dilakukan daripada revolusi mental ini. Banyak negara yang mempunyai sedikit sumber daya alam tapi mempunyai sumber daya manusia yang handal bisa unggul, tapi tidak sebaliknya. Kita seharusnya bisa menjadi lebih unggul karena ditopang kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, tanpa aparat yang bermartabat dan berpengetahuan, jangan berharap kita bisa pengelolaan sumber daya alam ini bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Penanaman modal asing di sektor pertambangan menjadi mudah untuk dijadikan konsumsi politik. Isu nasionalisme sempit dikobarkan, seolah kita telah dirampok. Sebagai seorang praktisi tambang saya cukup memahami padatnya modal dan besarnya resiko sebuah tambang, yang harus dilindungi oleh kepastian hukum untuk membuat suatu investasi layak dilakukan. Kekayaan alam tidak ada nilainya kalau tidak diusahakan, dan jangka waktu pemanfaatannya menentukan nilai yang akan kita peroleh.
Saya hanya tidak mengerti mengapa kita lebih suka menyalahkan orang lain daripada mengkoreksi diri dan mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk pengelolaan yang lebih baik. Sering kita memposisikan perusahaan untuk mensejahterakan rakyat. Rasanya, yang bertugas mensejahterakan rakyat adalah negara lewat kebijakan, rencana kerja dan kerja keras perangkat negara. Perusahaan tugasnya mengelola usahanya untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi pemegang sahamnya dan dioperaikan mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk perundang-undangan dan kontrak karya, serta menunaikan kewajiban termasuk membayar pajak dan royalti. Sebagai tambahan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan juga punya program bantuan kemasyarakatan. Bahwa ada dana hasil pajak dan royalti yang tidak sampai ke daerah, atau dananya menguap entah kemana, atau ada permainan aparat kita dengan perusahaan asing, bukankah ini adalah masalah kita yang harus diselesaikan? Jokowi menegaskan bahwa kalau ada peluang untuk negosiasi ulang yang tercantum dalam klausal di kontrak karya, tentu kita bisa memanfaatkannya, tapi kalau tidak, kita harus menghormati kontrak hingga berakhir. Dan kesempatan kita adalah mempersiapkan perpanjangan kontrak karya atau merancang kontrak baru untuk memastikan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Pernyataan yang sederhana dan normatif ini terdengar menyejukkan di tengah panasnya tuntutan nasionalisasi aset perusahaan asing.
Apakah Jokowi tidak akan menghianati kepercayaan kita? Tidak akan ada yang tahu. Tetapi dari kerja keras dan hasil kerja dia dan jajarannya membangun daerah yang dipimpinnya, kita berharap ini akan berlanjut. Banyak orang menganggap Jokowi menghianati amanat sebagai gubernur DKI Jakarta, bagi saya dia mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah bangsa yang lebih besar untuk Indonesia yang lebih baik.
Jokowi dengan rekam jejak yang relatif bersih, kerja keras, ketegasan dan keberanian membuat dia mampu bebas dari politik transaksi. Jokowi dengan kesederhanaanya (yang diisukan hasil pencitraan) justru menjadi sosok yang dirindukan karena lebih membumi. Dia dengan wajah kampungan (saya sebenarnya nggak setuju sih...) dan kegemaran blusukan justru memposisikan dia sebagai orang biasa yang sanggup melakukan hal yang luar biasa. Dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang punya rekam jejak relatif bersih dan bermartabat. Siapapun presidennya, akan diperlukan waktu dan banyak kerja keras. Memberdayakan penyelenggara negara dan masyarakat adalah salah satu kuncinya, yang justru disitu letak kekuatan Jokowi. Perjuangan menuju perbaikan akan panjang dan berliku, dan butuh lebih dari sekedar seorang Jokowi, tapi seluruh kita. Jokowi dan jajarannya diharapkan meletakkan dasar-dasar pengelolaan kepemerintahan yang bersih, efektif dan berwibawa untuk memungkinkan semua perbaikan bisa dilakukan dan berkelanjutan. Dan menginspirasi banyak orang-orang baik dan mampu untuk berani tampil memimpin dan mengambil estapet perbaikan ke depan.
Tiba-tiba banyak orang biasa seperti saya punya harapan bahwa Indonesia akan bisa keluar dari keterpurukan dan banyak orang terinspirasi untuk ikut bersumbangsih mewujudkannya. Jalaran gelora harapan dan insipirasi inilah yang fenomenal. Kita merasa diberdayakan, menjadi kreatif, merasa dilibatkan, ingin ikut memiliki, dan ingin berbuat sesuatu dengan kapasitas kita masing-masing sekecil apapun. Kita ingin suatu saat bisa berdiri tegak diantara bangsa-bangsa dunia dan dihormati sebagai warga bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Saya berharap dan setengah bermimpi. Dan saya tidak punya pilihan yang lebih baik selain menumpukan harapan dan impian ini kepada Jokowi.
Saya ikut terharu mendengar para pemulung dari Bandar Kebang yang mengumpulan uang lusuh mereka untuk disumbangkan kepada Jokowi. Mereka terpanggil dan ingin menjadi bagian dari perjuangan ini. Saya suka dengan Kill the DJ & Balance mengekspresikan dukungannya dalam lagu yang kreatif, bermakna dan menggugah, Bersatu Padu Coblos No 2, salah satu bait liriknya:
setelah pilihan dan kemenangan
kami akan menarik dukungan
membentuk barisan parlemen jalanan
mengawasi amanah kekuasaan