Penambahan paket soal Ujian Nasional ( UN ) menjadi 30 paket soal menuai kritik tajam Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). PGRI menilai langkah pemerintah dianggap sebagai bentuk ketidak percayaan pemerintah kepada sekolah ( SM, 22/2 ).
Meski menuai kritik, pemerintah mempunyai alasan yaitu penambahan soal menjadi 30 paket (meskipun yang dibagikan 20 atau sesuai jumlah peseta per ruang ujian ) adalah menjamin UN berjalan lancar dan mengantisipasi jika terjadi hal- hal yang tidak diinginkan.
Kebijakan penambahan paket soal menambah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan tindak kecurangan UN, setelah sebelumnya juga menetapkan penggunaan kode khusus lembar soal dan lembar jawab.
Kami mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah supaya UN lancar, sukses dan bebas kecurangan, namun demikian pemerintah harus tetap memperhatikan bahwa peserta didik adalah siswa dengan kemampuan pemahaman konteks kalimat yang berbeda-beda, apalagi diujikan secara nasional, dengan kualitas pendidikan dan kondisi yang berbeda-beda di tiap daerah, meskipun soal- soal UN disusun dari Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ) dan kisi-kisi yang sama, perbedaan kemampuan memahami konteks kalimat akan menimbulkan keragaman persepsi yang berujung pada akurasi jawaban soal.
Langkah efektif dari masing- masing satuan pendidikan adalah mengutamakan aspek karakter dalam pembelajaran di kelas, dengan berbekal ini sebenarnya pemerintah tidak perlu khawatir peserta didik akan berbuat curang dalam UN dan satuan pendidikan dan peserta didiknya-pun selalu siap dalam kondisi apapun.
Salam Sukses.