Demokrasi tak mungkin tidak melahirkan cukong atau sponsor politik. Artinya bagi calon presiden yang membutuhkan basis masa yang akan digerakan dan diorganisir butuh modal untuk mengakomodasi itu.
Akan tetapi dengan posisi Tiongkok sendiri sebagai salah satu invenstor yang menanamkan banyak modalnya di Indonesia baik sector tambang maupun energy, apakah mungkin Tiongkok sendiri akan intervensi pilpres 2024?
Seperti yang sudah diketahui dan menjadi rahasia umum adalah mahalnya ongkos politik di Indonesia. Namun jika melihat fenomena demokrasi, saya kira mahalnya ongkos politik itu di Negara demokratis lain sudah pasti mengalami hal yang sama.
Untuk itu suksesor-sukseor politik atau setidaknya mereka tokoh yang akan maju dalam pemilu. Sudah pasti ada seponsor yang menyelimuti. Setidaknya relawan-relawan itu ada dalam gerakan relawan politik.
Mereka bukan hanya mendukung suara tetapi juga para oligarki yang punya kepentingan untuk mendukung calon tertentu dengan kekuatan modal meraka.
Mengapa oligarki punya kecondongan pada calon tertentu, sama-sama mensukseskan memenangkan pemilu di dalam demokrasi salah satunya adalah pemilihan presiden di Negara demokratis itu seperti Indonesia?
Oligarki dan Pilpres 2019
Ketua Bidang Kampanye Lembaga Bantuan Hukum Arief Yogiawan dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah, mengatakan bahwa Oligarki Tambang Di Balik Pilpres 2019 lalu menjadi realita yang tidak dapat dikesamapingkan.
Merah Johansyah mengatakan, lingkaran kedua paslon saat itu tidak terlepas dari peran oligarki, utamanya pengusaha di sektor tambang.
Ia mencontohkan, laporan biaya kampanye di Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan bahwa sebanyak 86% dari total sumbangan dana kampanye pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersumber dari Perkumpulan Golfer TBIG yang diduga adalah PT Tower Bersama Infrastructure Group dan Perkumpulan Golfer TRG yang diduga adalah PT Teknologi Riset Global Investama.