Relawan politik jauh-jauh hari sebelum pemilu sudah mulai bergerak. Coba saja lihat kelompok relawan yang mendukung Ganjar Pranowo, mulai mendeklarasikan diri atau membuat program yang menarik perhatian masyarakat.
Relawan Ganjar bukan hanya di Jawa Tengah, provinsi di mana Ganjar menjadi gubernur, tapi tersebar di berbagai penjuru tanah air.
Hal ini sama halnya dengan relawan Anies Baswedan yang bermunculan di berbagai daerah di luar DKI Jakarta, tempat Anies menjadi kepala daerah.
Apakah relawan terbentuk secara alami, digerakkan secara tidak langsung oleh figur yang berencana maju pada Pilpres 2024, atau ada parpol tertentu di belakang layar?
Ya, semua kemungkinan di atas bisa saja terjadi. Tentu, organisasi relawan yang biasanya lebih cair dan informal, ingin mengedepankan citranya yang lebih independen, dalam arti memperlihatkan aspirasi yang tanpa direkayasa.
Posisinya unik karena relawan bukan bagian dari partai politik, tapi seringkali masuk tim sukses dan ada yang kebagian jabatan setelah sukses menempatkan calon yang didukungnya sebagai pemenang.
Jadi, inilah sekelompok orang yang berpolitik tanpa punya partai. Relawan politik yang telah membuktikan keberhasilannya adalah relawan yang mendukung Joko Widodo pada pilpres 2014 dan 2019.
Jelaslah bahwa kesuksesan Presiden Joko Widodo jangan dikira karena perjuangan PDIP dan partai mitra koalisinya semata. Justru ada 16 kelompok relawan di belakangnya.
Menurut Solopos.com (16/7/2022), ke 16 organisasi relawan tersebut yakni Projo, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Almisbat, GK Center, RKIH, Gapura, Jaman, Bara JP, Kornas Jokowi, Indeks, KIB, Duta Jokowi, Sekber Jokowi Nusantara, RPJB, dan KAPT.
Makanya, bagaimana koordinasi antar relawan politik dengan parpol pengusung menjadi hal penting. Dan memang, 16 relawan tersebut akan menyelenggarakan Musyawarah Rakyat (Musra) di semua provinsi.
Tujuan Musra adalah untuk menjaring nama-nama figur potensial dan menentukan siapa capres-cawapres yang akan mereka dukung dalam Pemilu 2024.