CILEGON - Setiap tahun, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh untuk memperjuangkan kesejahteraannya telah menjadi sebuah agenda rutin yang tak terhindarkan.
Menurut para orator pada aksi damai dalam rangka memperingati hari buruh di depan Kantor Walikota Cilegon, mereka mengatakan bahwa saat ini belum ada dampak yang terasa secara signifikan atas program dari pemerintah yang mensejahterakan buruh.
"Sampai hari ini, masalah kesejahteraan buruh masih belum mendapat jawaban yang memuaskan dari pemerintah. Kesenjangan sosial masih ada, dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan belum secara efektif mensejahterakan buruh," ungkap salah satu orator dalam aksi buruh tersebut pada Rabu (1/5/2024).
Dalam orasi para buruh yang tergabung dalam berbagai Serikat dan forum buruh yang ada di Kota Cilegon, Walikota Cilegon Helldy Agustian, Sanuji Pentamarta selaku Wakil Walikota Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi'raj, Kapolres Cilegon, Dandim 0623 Cilegon serta beberapa pejabat pemerintah lain hadir untuk mendengarkan aspirasi buruh secara langsung.
Bahkan, acara yang diikuti oleh ratusan buruh itu, hampir terkesan seperti acara roasting-roasting di TV yang dimana buruh secara langsung mengkritik dan menyindir para pejabat pemerintah.
Helldy Agustian, Walikota Cilegon (foto/hery)
Saat diwawancarai setelah acara aksi damai selesai, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan bahwa saat ini buruh di Kota Cilegon sudah cukup sejahtera, walaupun banyak para buruh yang menilai hari ini buruh masih jauh dari kata sejahtera.
"Bagi beberapa orang, penghasilan 4 juta mungkin sudah dianggap sejahtera, sementara bagi yang lain, bahkan 10 juta belum tentu cukup. Hal ini menyoroti sifat subjektif dari kesejahteraan. Ini tentang rasa puas dengan apa yang dimiliki seseorang, namun tidak ada standar universal," ungkap Helldy saat diwawancarai pada Rabu (1/5/2024).
Helldy juga mengakui pentingnya kerja keras dalam kehidupan sehari-hari, namun menekankan bahwa tidak ada ukuran pasti untuk kesejahteraan.
"Kita memahami bahwa kerja keras penting, namun kategori kesejahteraan tidak memiliki ukuran yang pasti. Sejahtera antara pemerintah dan mereka (buruh) tentunya berbeda. Pemerintah alhamdulillah saat ini sudah menekan angka kemiskinan sehingga menjadi peringkat 2 terendah angka kemiskinan di Provinsi Banten," tambahnya.