Sesuai UU no 40 tahun 1999 tentang pers, pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dapat di jatuhi sanksi hukum pidana dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Demikian yang ada dalam undang undang. Pada pedoman hak jawab nomor 13 huruf f. tentang Hak jawab dilakukan secara proporsional berbunyi “ Dalam hal kekeliruan dan ketidak akuratan fakta yang bersifat menghakimi fitnah dan atau bohong pers wajib meminta maaf. Apakah adil sekedar minta maaf? Dampak yang di rugikan tak sebanding dengan maaf. Dan juga pada nomor yang sama pad huruf e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan. Padahal dampak yang ditimbulkan dari keteledoran atau bahkan kesengajaan berita dari pers yang merugikan pastinya tidak kembali seperti sedia kala dengan hak jawab yang hanya sekali.
Selanjutnya, jika suatu berita di muat di berita Utama/headline, apakah hak jawab juga di pampang pada headline? Apakah tidak bertentangan dengan pedoman hak jawab nomor 5 huruf a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang? Headline di jawab di sisipan? Ah, adil yang bagaimana??
Pada nomor 12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika : huruf c. juga pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum, harap di ingat, Jika berita tersebut seperti disebut dalam pedoman hak jawab nomor 13 huruf f. “Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf” maka sebelumnya pers juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi ada paradoksi dalam hak jawab. Wartawan memuat berita, di abaikan perbuatan melanggar hukum? Kalau terbukti bohong atau fitnah maka hanya diwajibkan minta maaf. Tapi kalau jawaban dirasa ada perbuatan hukum, maka pers dapat menolak hak jawab.
Suatu Monopoli dan pelanggengan status Quo, paradoksi mengaku mengedepankan berita yang independen dan berimbang? Perlu di kaji ulang secara empiris mauPun secara aturan.