Akhir-akhir ini, usai diumumkan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2019 oleh KPU, tampaknya Jokowi sedang mempersiapkan kabinet kerja jilid II yang nantinya bisa langsung bekerja setelah dilantik berikut dengan susunan kabinet terbarunya.
Sepertinya ada orang-orang lama yang tetap duduk menjadi menteri di kepemimpinan Jokowi yang kedua kalinya ini, tetapi ada juga menteri yang sudah dipastikan tidak akan kembali menjabat seperti Puan Maharani dan Yasonna Laoly. Kedua menteri ini diprediksi berhasil masuk senayan, belum lagi Puan Maharani menjadi calon legislatif RI dengan perolehan suara terbanyak dan berpotensi menjadi Ketua DPR RI 2019-2024.
Berarti salah satu menteri yang akan diduduki oleh orang baru adalah Menteri Hukum dan HAM.
Jokowi sendiri mengungkapkan bahwa kabinetnya nantinya akan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun mereka adalah politisi tentunya mereka yang terpilih adalah politisi yang professional.
Bila melihat dua hal ini, kekosongan Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga sosok yang ahli di bidangnya, tentu perhatian kita akan mengerucut ke Profesor Yusril Ihza Mahendra.
Kita semua sudah tahu sepak terjang dari Yusril Ihza Mahendra sendiri yang adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, cendikiawan Muslim Indonesia, dan sekaligus politikus yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
Bila melihat track record beliau di pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra terbilang cukup mempunyai pengalaman yang mumpuni. Ia pernah menjadi Menteri Hukum pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid, setelah itu dilanjutkan menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada masa kepemimpinan Megawati.
Tidak sampai di situ, pada tahun 2004 Yusril Ihza Mahendra juga menjadi Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yusril pernah berada dalam lingkup pemerintahan di era kepemimpinan tiga presiden sekaligus dalam rentang waktu yang cukup lama.
Belum lagi sepak terjang pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, Yusril diminta oleh Jokowi menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019 ini. Padahal pada awalnya Yusril Ihza Mahendra berada di barisan oposisi dari Jokowi-Ma'ruf.
Hal ini juga sempat menjadi heboh baik di sosial media maupun di televisi dan Yusril pun menjadi media darling yang sering muncul di televisi, tentu saja hal ini mempengaruhi suara yang masuk ke Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketika menghadapi gugatan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril juga menjadi ujung tombak pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam gelanggang pertarungan di MK tersebut, dan hasilnya MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi.