Media cetak dan media online adalah media atau media yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jurnalistik ("UU Pemberitaan") yang mengatur:
Pers adalah organisasi sosial dan alat komunikasi massa yang bergerak dalam kegiatan pemberitaan, antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk tertulis, bunyi, citra, bunyi dan citra, serta data dan grafik. Serta bentuk lain yang menggunakan media cetak, media elektronik, dan berbagai keterangan tersedia. Jurnalistik itu sendiri diselenggarakan oleh perusahaan berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 "UU Berita":
Perusahaan berita adalah badan hukum di Indonesia yang menjalankan bisnis berita, termasuk perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan mendistribusikan informasi.
Kemudian, Anda bertanya apakah berita dari perusahaan berita tersebut dapat digugat, dan masa berlaku gugatan tersebut.
Resolusi dari laporan berita buruk:
Seperti dikutip dalam artikel tentang mekanisme penyelesaian pemberitaan berita buruk, Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar menjelaskan dalam penegakan kebebasan pers: alasan "1001", undang-undang pers Lex Specialis, penyelesaian masalah yang diakibatkan oleh laporan berita Mengatakan bahwa "UU Pers" adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Oleh karena itu, jika ada masalah terkait pemberitaan, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah "UU Berita". Selain itu, menurut mereka, jurnalis tidak bisa dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai aturan umum dalam menjalankan kegiatan pemberitaan (hukum umum).
Langkah-langkah yang bisa Anda lakukan :
Dalam hal ini, mekanisme berikut dapat diadopsi sebelum jalur hukum diambil:
1. Dengan memenuhi hak jawab dan hak koreksi
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau menentang laporan yang berupa fakta-fakta yang merusak reputasinya. Sementara itu, hak koreksi berarti setiap orang berhak mengoreksi atau mengoreksi informasi yang salah tentang dirinya atau orang lain di pers. Dalam hal ini pers wajib menggunakan hak jawab dan koreksi.
Contoh hak mengajukan balasan dapat dilihat pada artikel "Hak Jawab, Protes Keras dan Artikel Koreksi" pada artikel "Koran Jakarta Terlibat Perselisihan Perburuhan".