Banjir yang melanda Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya, Bekasi, Tanggerang, Tangerang Selatan, dan Depok mulai akhir tahun 2019 hingga hari ini membuat Gubernur DKI Jakarta menjadi bulan-bulanan warganet dan sebagian besar masyarakat.
Kebijakannya terkait banjir dan sifatnya yang cenderung defensif dalam menyikapi berbagai kritik membuat Anies seolah dibenci.
Yah, kita tahu lah sisa-sisa situasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, yang membuat masyarakat terfragmentasi masih ada dan terpampang jelas.
Namun apabila kemudian kebijakan-kebijakannya atas berbagai hal itu banyak memberikan hal positif dan lebih baik dari pemerintahan daerah sebelumnya, mungkin nyinyiran dan berbagai suara sumbang akan berhenti dengan sendirinya.
Khusus untuk permasalahan banjir tadi, Anies terlihat gagap tanggap dalam menghadapi situasi banjir yang datang sesaat setelah perayaan Tahun Baru 2020.
Padahal jelas sekali ia berbicara dalam wawancaranya dengan Kompas TV di Jalan Latuharhary saat meninjau kolam pengontrol air di daerah Dukuh Atas.
Dirinya berujar bahwa ia sudah tahu bahwa kemungkinan banjir itu sangat besar karen curah hujan yang akan datang mulai sore itu akan sangat tinggi.
Informasi tersebut Anies dapatkan dari Badan Meteorlogi dan Geofisika (BMKG) yang memang wajib memberikan briefing kepada kepala daerah yang akan terdampak akibat cuaca ekstrem.
Sekarang mari kita tarik ke belakang, program Anies yang digadang-gadang akan mampu mengatasi banjir yakni vertical drainase dan naturalisasi sungai.
Vertical Drainase, ialah memasukan air ke dalam tanah melalui sumur resapan biopori dan menanam berbagai pohon untuk menangkap air. Ini bagus jika kondisi Jakarta itu ideal, Jakarta itu penuh beton dan aspal agak sulit menemukan tanah telanjang.
Konsep ini merupakan antitesis dari program gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disebut Horizontal Drainase, yang membuang air menggenang secepatnya ke laut.