Ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dalam strategi untuk mengatasi ketimpangan wilayah disetiap wilayah berbeda-beda, tergantung kepada kondisi ketimpangan yang terjadi. Mengatasi ketimpangan wilayah kita kaji dari faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah. Berikut Alternatif solusi ketimpangan wilayah menurut Aprianoor (2015) yakni: meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kualitas. Pendapat infrastruktur, meningkatkan jumlah investasi, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Pendapat lain tentang strategi mengentaskan ketimpangan wilayah adalah menurut sukwika (2018) strategi yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan adalah perlunya mengakslerasi program-program pemerataan pembangunan secara proposional terutama di wilayah yang dianggap masih tertinggal sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak bias wilayah yang sudah maju. Pendapat senada dari Suhartono (2015) bahwa untuk mengatasi ketimpangan wilayah pemerintah harus memperhatikan faktor pemusatan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah yang mengalami ketimpangan.
Berdasarkan hasil temuan para ahli di atas, penulis juga memberikan pandangan terhadap solusi ketimpangan wilayah. Untuk mencari solusi tidak bisa disamakan setiap wilayah, akan tetapi kita polakan sesuai dengan faktor penyebab ketimpangannya. Jika ketimpangan terjadi akibat tidak ketidakmerataan pembangunan, maka pemerintah harus menyusun strategi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pengembangan pelayanan kesehatan dan pendidikan, karena ketiga ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dengan adanya pemerataan pembangunan tersebut juga akan berdampak terhadap pemerataan ekonomi pada wilayah-wilayah tersebut, karena akses dam mobilitas barang dan jasa sudah berjalan dengan lancar. Selain itu strategi untuk akses teknologi keseluruh wilayah Indonesia, terutama jaringan internet, maka harus ada program pemerintah memprioritaskan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Pemerintah juga bisa bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan swasta yang bergerak pada bidang jaringan dan komponen yang menyangkut lainnya.