Semenjak negara Indonesia merdeka, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepakat menjadikan pembukaan undang -undang dasar 1945 menjadi kesepakatan yang resmi. Isi dari pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara itu didirikan , yaitu Pancasila , Pancasila sudah ditetapkan sebagai norma dasar negara. poin -- poin dari Pancasila tentu beragam , mendalami dasar -- dasar hukum di indonesia , baik dari tingkat subtansi , cultural , structural , Pancasila wajib disebut mejadi dasar -dasar negara strategi penyempurnaan hukum Indonesia.
Sebagai warga negara yang telah memiliki prinsip yang demokrasi dan telah disatukan dengan prinsip-prinsip hukum negara, kita sebagai masyarakat menerapkan kehidupan yang bermasyarakat ,bernegara , dan berbangsa. guna ketentuan yang demokrasi Indonesia akan mengembangkan kehidupan yang demokrasi Bersama warga negara Indonesia yang didasari dengan aturan hukum yang berlaku saat ini . yang mempunyai arti sebagai warga negara indonesia akan mengembangkan prinsip hukum dengan prinsip demokrasi ( kekuasaan yang mutlak oleh rakyat ) yang saling melengkapi satu sama lain dengan menciptakan tatanan hukum yang demokrasi dari bangsa ini
Pembentukan suatu undang -undang yaiu bagian dari kegiatan yang mengatur masyarakat itu sediri terdiri dari suatu kumpulan manusia melalui semua strukturnya . sehingga menjadikan undang -undang yang bias diterima oleh seluruh wilayah Indonesia. Sehingga membuat undang undang yang dapat di terima oleh masyarakat luas dan merupakan suatu pemahaman yang sulit di artikan.
Suatu bentuk partisipasi penduduk dalam pembentukan undang undang yang berdemokrasi, dalam pembukaan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pasal 28 . Di jelaskan bahwasannya suatu kemerdekaan negara ini mempunyai pemikiran yang luas, termasuk suatu pemahaman yang telah ditetapkan oleh undang undang.
Artinya: suatu pembukaan undang undang negara Republik Indonesia tahun 1945 kita sudah memberikan pemahaman yang baik, yang bisa di cerna oleh masyarakat baik pemahaman yang lisan maupun pemahaman yang tertulis. Yang terbentuk dalam undang undang.
Putusan MK no.91/PUU-XIX/2021n