[caption caption="Jejak Ketua BPK di Panama Papers"][/caption]
Oleh : eN-Te
Topik tulisan di atas merupakan kutipan pernyataan, tepatnya pertanyaan yang disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Pertanyaan itu dikemukakan Ruhut sehubungan dengan pemberitaan dan fakta tentang Ketua BPK, Harry Azhar Azis (HAA), yang namanya juga tercantum dalam Panama Papers (Dokumen Panama).
Seperti sudah diketahui publik bahwa Panama Papers merupakan dokumen rahasia yang memuat nama-nama yang diduga dengan sengaja membuka perusahaan changkang (shell company) di luar negeri yang memberlakukan kebijakan bebas pajak (tax heaven=surga pajak). Tujuannya adalah agar mereka dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak kepada negara (asalnya).
***
Harus dipahami bahwa tidak semua harta yang disembunyikan di luar negeri yang menerapkan tax heaven oleh mereka yang terdapat dalam Panama Papers berasal dari hasil kejahatan. Meski demikian, motif membuka perusahaan untuk menyembunyikan harta di luar negeri melalui pendirian perusahaan changkang agar terhindar dari kewajiban membayar pajak kepada negara merupakan sebuah tindakan tidak bermoral. Orang yang melakukan hal tersebut dapat dikategorikan memilki moral hazard (moral jahat).
Kondisi mental yang demikian menggambarkan sebuah indikasi akan keserakahan ingin mengumpulkan harta tanpa mau berbagi. Dan mereka yang “mengidap penyakit” ini tidak pantas dan tidak layak diberi dan atau tetap mengemban amanah sebagai pejabat publik.
***
Polemik tentang Panama Papers rupanya belum tuntas tas. Bahkan dari perkembangan yang ada polemik dan kontroversi tentang Panama Papers masih akan terus berlanjut.
Dalam Panama Papers terdapat cukup banyak warga negara Indonesia, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, dan lain-lain dengan motif yang boleh dikatakan hampir sama. Jelas, motif menghindari pajak.
Dari sekian banyak nama yang ada, salah dua orang “publik figure” yang ikut masuk dalam Panama Papers itu adalah bakal calon gubernur (Cagub) DKI, Sandiaga Uno (SU) dan Ketua BPK RI, HAA. Kalau SU kurang cukup memiliki “daya tarik” mendapat perhatian publik, mengingat dia berasal dari kalangan pengusaha. Meski SU sekarang sedang digadang-gadang dan memiliki agenda untuk maju berlaga dalam Pilgub DKI 2017. Satu hal yang patut dipertanyakan kepada SU adalah bagiamana mungkin dia berniat membangun Jakarta baru, bila dalam hal membayar pajak saja SU tidak jujur?