Keberadaan tenaga penyuluh sebagai garda terdepan dalam mengawal kedaulatan pangan di daerah, ternyata tidak dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang memadai.
Selama 15 tahun keberadaan Undang Undang (UU) No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang seharusnya ideal dalam melegitimasi pemberdayaan tenaga penyuluh, namun justru tidak sesuai dengan diharapkan.
Realitas di lapangan membuktikan, berbagai problematika dihadapi penyuluh dalam tugas yang dijalankan. Yakni mengawal, mendampingi dan membina pelaku utama di desa. Dalam hal ini masyarakat petani dan nelayan serta pelaku usaha. Diantaranya honor yang minim, prasarana yang terbatas, kekurangan tenaga serta ketiadaan fasilitas transportasi untuk mendukung pelayanan di lapangan.
Bayangkan selama 15 tahun keberadaan UU SP3K, honor untuk tenaga penyuluh masih tetap sebesar Rp 400 ribu sebulan. Mana cukup untuk membiayai operasional dalam menjalankan tugas dengan wilayah kerja yang luas. Serta harus intens dalam melakukan pertemuan dengan pelaku utama yakni petani maupun nelayan.
Belum lagi tenaga penyuluh yang harus bertugas menjangkau lebih dari satu desa. Padahal dalam UU SP3K menyebutkan setiap 1 penyuluh bertugas di 1 Desa. Namun realitasnya tidak sesuai di lapangan.
Bahkan ada penyuluh yang harus menangani sampai 3 Kecamatan sekaligus, karena keterbatasan tenaga penyuluh.
Semua problematika tersebut terungkap saat pertemuan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah Senator Lukky Semen bersama pejabat penyuluh dari tiga instansi terkait. Yakni Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah.
Pertemuan bertujuan melakukan jaring aspirasi guna pemrnuhan daftar inventarisasi materi (DIM) sebagai bahan revisi UU SP3K yang menjadi hak inisiatif DPD RI dalam Prolegnas tahun 2021. Pemenuhan DIM sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan Komite II DPD RI yang sebelumnya telah menjaring masukan dan saran dari penyuluh di berbagai daerah.
Berbagai problematika yang dihadapi penyuluh tersebut yang coba dipetakan dalam jaring aspirasi agar DIM lebih efektif, sebagai bahan revisi UU SP3K. Diantaranya soal kelembagaan penyuluhan, pembiayaan penyuluhan, penguatan sarana dan prasarana penyuluhan, eksistensi penyuluhan dan Ketenagaan penyuluhan