Lihat ke Halaman Asli

Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemda DKI Usulkan Pemungutan Pajak Atas Warteg

Diperbarui: 27 Juni 2019   10:15

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Upaya meningkatkan pendapatan daerah , Pemda DKI dulu ( di zaman Fauzi Bowo ) pernah mengusulkan pemungutan pajak atas warung tegal( warteg ).Apa paradigma pembangunan ( ekonomi ) yg dimiliki pemda DKI saat itu sehingga mempunyai usulan seperti itu ? Apakah sesuai paradigma pembangunan pancasila?

Dalam upaya peningkatan pemungutan pajak gubernur jakarta dulu ( fauzi bowo) pernah mengusulkan pemungutan pajak atas warung tegal ( Warteg). Namun hal itu banyak yang protes, Pedagang banyak yg tidak setuju terhadap hal itu. Karena pemungutan pajak terhadap warung makanan kecil sulit diterapkan. Karena salah satu persyaratan pemungutan pajak itu harus ada bukti pembayaran atau bon , dan warteg tidak ada yg menggunakan Bon.

Lalu , apa paradigma pembangunan yg dimiliki pemda DKI pada saat itu ?.

Pemda DKI memiliki paradigma pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan adanya kemiskinan , namun hal itu nyatanya tidak sesuai dan masih banyak yg belum berjalan dengan sempurna.

sehingga diidentikan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan per-kapita atau dengan strategi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi masalah-masalah pembangunan yang berdasarkan pada pancasila dan pembukaan UUD 1945. 

Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Rakyat Peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan rakyat, misalnya infrastruktur jalan, banyak sekali ditemui jalan rusak dan belum diperbaiki, fasilitas jembatan yang masih kurang, akibatnya distribusi barang menjadi terhambat dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 

Dari segi pendidikan pun dirasa kurang, dana pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN, dan terjadi kenaikan setiap tahun. Tetapi
dampaknya dirasa belum begitu mengena, karena bantuan operasional sekolah (BOS), memberikan nominal yang sangat kecil kepada masyarakat kurang mampu, begitu pun tunjangan yang diberikan kepada guru bantu atau guru tidak tetap, minim sekali. Dana bantuan operasional lebih ditujukan kepada rehabilitasi sarana secara fisik, tetapi harus diakui tunjangan profesi guru cukup menambah tingkat kesejahteraan para guru. Pajak yang besar pastinya akan menambah kualitas pendidikan di Indonesia.

Dari segi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dengan total dana 7,3 triliun,
memang sangat membantu rakyat miskin, yang selama ini merasa anti pasti untuk berobat ke rumah sakit. 

Namun pelayanan tersebut masih kurang, lembaga kesehatan swasta biasanya bisa memberikan pelayanan dengan baik. Ini berarti, masih dibutuhkan dana lebih besar untuk memberikan kenyamanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

Usul yang disampaikan oleh gubernur jakarta fauzi bowo pada saat itu sesuia dengan paradigma pembangunan dalam aspek ekonomi




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline