Kedaulatan pangan adalah syarat mutlak dari kemajuan sebuah negara. Kesejahteraan para petani akan berbanding lurus dengan kedaulatan di bidang pangan tersebut. Petani sejahtera, pangan swasembada.
Dibutuhkan sebuah perhatian khusus oleh pemerintah agar persolahan pangan ini agar tidak ada lagi petani yang mengeluh sawahnya mengering dan gagal panen. Atau curahan hati petani yang sedih karena jerih payahnya hanya dihargai murah oleh pemerintah yang membeli gabah kering dari petani.
Prabowo Subianto selaku calon presiden yang akan memimpin negeri ini mengaku sedih melihat kondisi pertanian dan kedaulatan pangan negara saat ini. Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya tidak rela melihat negara seperti ini, rakyatnya dalam keadaan yang susah saya tidak terima kalau petani petani kita tidak hidup dengan baik. Begitu ujar Prabowo Subianto pada acara dialog kebangsaan bersama petani se Jawa Timur di GOR dan Seni Mojopahit, Mojokerto.
Secara tegas dan penuh ketugahan Prabowo mengucapkan sumpah bahwa dirinya tidak akan berhenti berjuang hingga para petani Indonesia hidup sejahtera. "saya bersumpah kepada kaum petani Indonesia. Saya bersumpah tidak akan berhenti berjuang ketika masih ada petani Indonesia masih hidup sengsara dan sebelum petani kita senyum hidup sejahtera", begitu ujar Prabowo yang membuat aula bergetar penuh takjub.
Banyak pil pahit yang mau tidak mau harus ditelan oleh petani ketika bergelut menghadapi kondisi pertanian saat ini. Banyak kebijakan pemerintah yang justru memukul para petani kecil, salah satu faktanya adalah kebijakan impor. Panen raya yang seharusnya dihadapi dengan gembira berubah lara, ketika pemerintah memutuskan membuka keran impor pangan. Harga jual hasil produksi petani pun merosot akibat kebijakan impor tersebut.
BUkan hanya impor, petani pun menghadapi keketiran ketika perusahaan BUMN yang biasa membeli hasil produksi petani akan diubah status kepemilikannya menjadi swasta oleh pemerintah.
Dengan perubahan status itu petani semakin dirugikan karena hasil kerjanya hanya dihargai murah dengan dalih harga pasar yang anjlok.
Kondisi itu makin semakin menghimpit petani, perusahaan yang beralih status tersebut gagal memberikan jaminan perlindungan pada harga garam. Akibatnya tenaga yang dikeluarkan petani untuk memproduksi garam hanya terbuang sia-sia. Perubahan status BUMN tersebut banyak dikeluhkan oleh para petani garam.
Dari timur Indonesia pun terdengar suara yang sama, seorang ibu dari Nusa Tenggara Timur mengeluhkan sulitnya mencari pupuk untuk keperluan bertani. Padahal pada masa presiden sebelumnya permasalahan seperti itu tidak pernah terjadi.
Baru pada pemerintah sekarang saja kelangkaan pupuk sering terjadi. Jika kita pikir bagaimana Indonesia mau berswasembada jika pupuk saja tidak tersedia.
Pupuk menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi petani, sebab dengan pupuk produksi petani bisa memebuahkan hasil yang optimal. Tapi yang yang terjadi di lapangan adalah kelangkaan pupuk.