Presiden RI Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh. Satu di antaranya adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan, menjadi salah satu Pahlawan Nasional.
Keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional itu termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 123/TK/2018. Keputusan itu ditandatangani Jokowi pada 6 November 2018 dengan pedoman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Lantas apakah itu adalah cara Jokowi untuk 'mengaet' Anies Baswedan di Pilpres 2019?
Tentu saja, tidak. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik apapun.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional tak melihat latar belakang ataupun sentimen pribadi. Melainkan lebih karena jasa-jasanya.
Menginat AB. Baswedan dulu dikenal sebagai jurnalis generasi awal, juga pemersatu kelompok keturunan Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia melalui Persatoean Arab Indonesia (PAI).
AB Baswedan juga pernah menjadi anggota BPUPKI dan Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, anggota KNIP, dan anggota Dewan Konstituante.
Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kerja yang profesional dari Presiden Jokowi, dimana proses penganugerahan gelar pahlawan nasional itu tak ada campur baur dengan kepentingan politik.
Penganugerahan itu disambut baik Anies Baswedan yang mewakili kakeknya menerima anugerah itu. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi ini menjadi penyemangat bagi dirinya dan generasi muda melanjutkan perjuangan.
Jadi, penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun ini jangan dikaitkan dengan politik Pilpres 2019. Itu adalah dua hal yang berbeda.