Negara ini milik kita semua. Rakyat penduduk negeri ini tersebar di 17 ribu pulau dengan 714 suku bangsa beragam agama budaya dan peradaban.
Mengacu kepada teori Aristoteles alias Plato melalui pemilihan, rakyat membentuk sebuah kelompok kecil yang ditugasi sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Kelompok elit itu disebut pemerintah .
Tiori Plato itu terurai dalam bukunya berjudul POLITEA. Buku itu ditulis dan terbit 100 tahun sebelum masehi. Tapi paham itu masih relevan alias aptudet 2100 tahun kemudian.
Salah satu ciri pemerintahan yang baik menurut Plato, antara lain adalah pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak seluruh rakyat bukan dengan pemaksaan dan menggunakan kekuatan kekuasaan oleh sebuah pemerintahan yang despotic egois dan otoritarian.
Negara kita yang sejak awal dibangun dengan meletakan daulat ke tangan rakyat, adalah relevan denga teori Plato.
Konstitusi kita sungguh-sungguh mengakui daulat rakyat. Hal itu tersurat dalam biang UU kita yaitu UUD 1945. Pasal 28 ayat f memberi hak kepada semua orang untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan para penyelenggara negara/pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat.
Prinsip keterbukaan juga kemudian diatur lebih jelas dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di situ diatur hak rakyat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Lalu diluncurkan aturan turunannya yang lebih teknis tentang cara-cara peran serta masyarakat melalui Peraturan Pemerintah no 68 tahun 1999.
Bahwa pemerintah memang mengakui dan menghormati secara sungguh hati adanya hak publik itu lebih tampak dengan diluncurkannya 2 UU bernuansa reformasi.
Tahun 2008 keluar UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan setahun kemudian muncul UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kalau melihat aneka macam regulasi itu niscayanya kita ini harus menjadi raja tanpa tahta. Menjadi kelompok orang yang dihargai dihormati dan dijungjung tinggi oleh pemerintahnya sendiri. Dibuka dan diberikan akses untuk mengetahui segala hal yang terjadi di dalam Negeri. Lalu dilayani pula dengan pelayanan publik yang prima. Disambut dengan senyum sapa dan selesai segala perkara.
Kondisi ini jika benar-benar nyata adanya adalah sebuah hal yang logis. Sebagai pemilik memang seharusnya mengetahui tentang apa yang terjadi dan dilakukan orang-orang pemegang mandat rakyat.