Kebijakan publik dipercaya mempengaruhi perkembangan kewirausahaan. Beberapa produk kebijakan pemerintah yang terkait kewirausahaan seperti perizinan, insentif, pelatihan, pajak, permodalan, pengawasan, dan pemasaran.
Seiring perkembangan teknologi dunia, maka baik bisnis dan pemerintah pun telah memasuki dunia digital atau disebut juga dengan elektronik. Istilah digital government atau electronic government (e-government) telah populer dalam sepuluh tahun terakhir.
Indonesia sendiri telah memulai kebijakan e-government sejak 2003 dengan dikeluarkannya Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Terakhir, ada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
E-government
Pada dasarnya, makna e-government adalah segala praktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional organisasi pemerintah. TIK dapat digunakan untuk melayani publik maupun operasional internal organisasi itu sendiri.
Sejatinya, e-government bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penerapan e-government juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan pelestarian lingkungan.
Aplikasinya, penggunaan aplikasi elektronik dalam jaringan internet mengurangi penggunaan alat tulis seperti tinta dan kertas, hingga menurunkan mobilisasi personil yang berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi alat transportasi.
Pengaruh e-government pada kewirausahaan
Penerapan e-government diakui mempengaruhi dunia usaha karena memudahkan proses administrasi dunia usaha, seperti perizinan, sertifikasi, dan pelaporan pajak. Dari penelitian Martins dan Veiga (2022) pada 192 negara yang diamati dalam kurun waktu 2004 sampai 2018, inovasi digital pemerintah terlihat membantu peningkatan ekosistem yang mendukung dunia usaha, khususnya sektor UMKM.
Di RRT, Gan dkk (2023) khusus mengamati pemerintah daerah. Hasilnya, penerapan digital pemerintah dianggap meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar. Salah satu aksi yang disoroti adalah pembuatan sistem pemerintahan terpadu OneNet.
OneNet mengintegrasikan semua layanan pemerintah dari semua departemen sehingga menghasilan efisiensi operasi pemerintah dan transparansi. Kebijakan OneNet ini memudahkan pengusaha untuk berinteraksi dengan pemerintah dan mengakses informasi dan sumber daya, hingga akses permodalan.
Secara makro, banyak literatur yang mengaitkan pengaruh e-government terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lebih spesifik di Vietnam (Thanh dan Kim, n.d.) menunjukkan pengaruh e-government terhadap peningkatan daya saing ekonomi.