REVOLUSI SPIRITUAL
Mengurai Pancasila menurut penghayatan Pribadi. Sila 4.:
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN HIKMAT KEBIJAKSANAAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.
Rakyat Indonesia menyatakan bahwa "kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" adalah wujud demokrasi di Indonesia yang diwariskan para leluhurnya yang berupa hidup bersama saling bergantung secara gotongroyong dalam segala aspek kehidupan.
Selanjutnya demokrasi dimaknai dan dilaksanakan sebagai etika Bangsa Indonesia dalam bernegara secara mulia dan sempurna.
Rakyat Indonesia menyatakan Negara menetapkan setiap kebijakan merupakan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan seluruh rakyat yang diwakilkan.
Dalam musyawarah membuat kebijakan harus secara gotongroyong.
Setiap pribadi wakil rakyat berkewajiban menyampaikan kepentingan rakyat yang diwakilkan menjadi kepentingan pribadi.
Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan tidak perlu ada pihak yang berlawanan atau oposisi. Tidak diperlukan ada kelompok atau golongan-golongan.
Karena Rakyat terdiri dari semua golongan.
Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan tidak boleh ada yang dianggap salah dan disalahkan.
Semua yang dimusyawarahkan adalah yang sudah pasti benar teruji, sedang pilihan terbaik ditetapkan secara bersama.
Dalam musyawarah gotongroyong membuat kebijakan tidak boleh ada yang memaksakan kehendaknya.
Semua kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat dan golongan. Agar tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan pribadi dalam hidup bersama.