Wabah COVID-19 telah menjadi topik perbincangan dunia sekitar lebih dari satu tahun kebelakang hingga saat ini. Dampak nya pun sangat luar biasa.
Wabah ini mempengaruhi segala aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya menekan laju penularan. Berbagai pro dan kontra mewarnai setiap kebijakan tersebut.
Selain itu, salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi dengan mencanangkan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Diharapkan program ini mampu membawa ekonomi Indonesia tumbuh kembali akibat hantaman pandemi. Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengungkapkan kecepatan suatu negara dalam melakukan vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu penentu dalam memulihkan perekonomian bangsa.
Dikutip dari CNN, Kepala BPS Suhariyanto memiliki pendapat yang senada “Kuncinya penanganan kesehatan dan vaksinasi ini di Indonesia dan berbagai negara, apakah covid-nya bisa terkontrol atau tidak. Kuncinya jadi pada penanganan kesehatannya”, begitu kata beliau saat rilis neraca perdagangan Indonesia periode Desember 2020 secara virtual. Saat ini, pelaksanaan vaksin COVID-19 sudah memasuki tahap 2 dengan target kelompok Lanjut Usia (usia 60 tahun ke atas) dan Pekerja Publik. Masalahnya, program vaksinasi ternyata tak berjalan mulus.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talatov mengatakan kondisi ini membuat Indonesia menghadapi resiko pelebaran defisit anggaran. Pemerintah harus menambah anggaran belanja negara khusus untuk pengadaan vaksin, padahal itu bisa dipakai untuk yang lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan bahwa pemangkasan kuota vaksin jenis AstraZeneca dari kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) untuk Indonesia terjadi karena lonjakan kasus COVID-19 di negara produsen, india. Janji hibah vaksin jadi tak berlaku selama negara produsen masih dalam kondisi darurat.
Namun, pemerintah akan mengganti pasokan dosis vaksin AstraZeneca yang batal masuk itu dengan Sinovac asal Cina. Negara cina dipilih karena negara tersebut yang paling tepat waktu dalam pengiriman.
Terhambatnya vaksinasi membuat pemulihan ekonomi Indonesia semakin suram. Lambannya vaksinasi juga membuat Indonesia semakin sulit meyakinkan investor untuk merealisasikan investasi.
Data BKPM menunjukkan sudah ada sejumlah komitmen investasi jumbo yang masuk ke Indonesia. Contemporary Amperex Technology Co. Ltd yang telah menandatangani komitmen investasi hingga 4,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 67,8 triliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia. Lalu ada Abu Dhabi yang menyatakan komitmen investasi hingga 22,8 miliar dolar AS atau setara Rp 319,8 triliun di awal 2020 lalu. Meski belum ada ada pernyataan batal, namun hingga kini realisasi investasinya belum jelas.
Vaksinasi COVID-19 perdana terhadap Presiden Joko Widodo beserta beberapa pejabat negara mendapat respon positif dari berbagai kalangan masyarakat. Sejak itu, dampak optimism masyarakat sudah mulai terlihat, mulai dari meningkatnya nilai jual Rupiah ke Dolar, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Tanggal 13 Januari 2021, pelaksanaan vaksin pertama di Indonesia berdampak pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar menguat sebesar 70 poin atau 0,5% dengan nilai Rp 14.060,- per Dolar, dibandingkan dengan penutupan sebelumnya dengan Rp 14.130 per dolar. Terkait IHSG , terdapat prediksi akan mencapai level psikologis 6.880 seiring munculnya sentimen positif, salah satu sebabnya antara lain berkat vaksinasi COVID-19.