Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.262,10 triliun per akhir Maret 2024, setara dengan 38,79% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Posisi utang tersebut menurun jika dibandingkan dengan posisi pada Februari 2024 yang tercatat sebesar Rp8.319,2 triliun, setara dengan 39,06% terhadap PDB. Kemenkeu menyatakan rasio utang pada Maret 2024 terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 di kisaran 40%.
Di satu sisi, hutang negara dapat menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur yang vital dan peningkatan pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi ini dapat memperkuat fondasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor kunci. Namun, di sisi lain, manajemen hutang yang kurang bijaksana dapat memberi risiko yang signifikan. Beban pembayaran hutang yang meningkat dapat menghabiskan sumber daya pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, terlalu bergantung pada pasar keuangan global untuk membiayai hutang bisa meningkatkan rentabilitas negara terhadap fluktuasi eksternal dan tekanan dari kreditor asing.
Salah satu bentuk upaya untuk mengurangi hutang negara ialah melalui penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2024 sebesar Rp2.309,9 triliun. Angka ini merupakan 82,4% dari total pendapatan negara yang dianggarkan dalam APBN 2024, yaitu sebesar Rp2.802,3 triliun dibandingkan dengan target di APBN 2023, target penerimaan pajak di APBN 2024 tumbuh 11,5%.
Penting untuk memperhatikan target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 serta besaran kewajiban cicilan hutang. Dengan total kewajiban cicilan utang mencapai Rp791,2 triliun, yang terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp490,2 triliun dan cicilan pokok utang sebesar Rp301 triliun, pemerintah harus memperhitungkan dengan cermat sumber-sumber pendapatan melalui pajak. Ketercapaian atau ketidakcapaian target pajak akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban cicilan hutang, sehingga memperhatikan kedua faktor ini menjadi penting dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan berkelanjutan.
Dalam mengelola keuangan negara, perbandingan antara target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dengan jumlah cicilan hutang menjadi krusial. Dengan target penerimaan pajak sebesar Rp2.309,9 triliun, yang meningkat 11,5% dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya, pemerintah menunjukkan upaya meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain, kewajiban cicilan hutang yang mencapai Rp791,2 triliun, perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah harus memastikan bahwa ketercapaian target pajak berdampak langsung pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban cicilan hutang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan efisien dan berkelanjutan, dengan memperhatikan baik target pajak maupun kewajiban cicilan hutang sebagai dua faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Artikel ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah administrasi perpajakan, dengan nama2 penyusun ialah :
1. Anas Tasya 22010200006
2. Ardan Syukur Fadhillah 22010200010
3. Agustina Rizki 22010200018
3. Novita Lia Hidayat 22010200026
4. Heldiani Nur Shabrina 22010200061
5. Salsabila Nuur Rahim: 22010200063