Fenomena prostitusi tentu bukan hal asing lagi bagi kita. Bahkan banyak pihak yang beranggapan prostitusi itu hampir setua umur peradaban manusia itu sendiri. Prostitusi di Indonesia terlarang baik dari segi hukum, moral ataupun agama. Ruang gerak prostitusi terus diawasi dan dibatasi penyebarannya. Prostitusi banyak beredar di sekitar kita, mengatasi dan mengawasi prostitusi di lingkungan sekitar tentu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama.
Di Jakarta, sudah cukup banyak lokalisasi-lokalisasi prostitusi yang terbongkar dan di razia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan maraknnya prostitusi di Jakarta bukan sekedar disebabkan oleh faktor moral dan ekonomi, namun juga disebabkan oleh faktor sistem sosial di Jakarta yang mulai luntur. Sistem sosial yang seperti apa? Menurut Djarot sistem sosial adalah pengawasan dan pantauan masyarakat sekitar terhadap prostitusi di lingkungan mereka masing-masing.
Mengawasi sangatlah penting mengingat prostitusi banyak yang terjadi di apartemen atau kos-kosan. Tempat tinggal seperti ini cukup sulit untuk diawasi dan Djarot sangat mengharapkan kerja sama antara pihak pengelola dan masyarakat untuk terus memantau dan mengawasi potensi-potensi prostitusi. Jika koordinasi terjalin dengan rapi dan masyarakat membuat laporan kepada pihak yang berwajib terkait prostitusi, Djarot berkomitmen laporan tersebut akan ditindak dan diselidiki oleh pihak yang berwajib.
Pemprov DKI selalu bertindak tegas terhadap praktek prostitusi, asal ada laporan dari warga setempat dan dibenarkan oleh pihak pengelola. Sinergisitas ini akan menciptakan penanganan prostitusi yang mumpuni, sebab pengawasannya muncul dari masyarakat sekitar dan pihak pengelola langsung. Tindak tegas terhadap prostitusi diikuti dengan edukasi dan mediasi terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) yang terjaring razia.
PSK-PSK diberikan penyuluhan dan pengecekan terkait HIV/AIDS. Selain itu mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan dasar keterampilan dan ditampung di Dinas Sosial sebelum dilepas lagi ke masyarakat. Penanganan sekaligus tindakan preventif terhadap tindakan prostitusi menunjukkan keseriusan Pemprov DKI untuk memajukan dan menyehatkan warga Jakarta.
Perilaku dan Gaya Hidup pun berpengaruh dalam merebaknya prostitusi. Apalagi setelah banyak beredar kisruh soal prostitusi online.Prostitusi jenis ini yang paling sulit untuk dilacak karena mobilitasnya yang tinggi dan tidak memiliki lokalisasi yang dapat dipantau. Untuk menangani prostitusi jenis ini Wagub Djarot sangat mengharapkan kontrol sosial masyarakat dalam mengedepankan nilai-nilai kelokalan dan agama bagi lingkungan di sekitarnya.