Pilkada 2020 akan diselenggarakan sebentar lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh partai dan politisi demi mendongkrak elektabilitas mereka menjelang pesta demokrasi. Upaya mendongkrak elektabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk yang beragam. Misalnya dengan mengiklankan diri melalui tayangan televisi, kampanye online, melakukan gerakan sosial, hingga praktik kotor penerapan politik uang.
Kampanye terselubung dengan menyisipkan kegiatan bagi-bagi duit sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di kabupaten ini. Entah pemilihan kades, bupati, caleg, bahkan presiden, politik uang dianggap sebagai bagian yang wajar. Selain itu, karena dianggap sebagai strategi yang optimal untuk menjaring suara, politik uang pun menjadi rutinitas yang semakin akrab dikalangan politisi dan masyarakat.
Kompetisi politik di Indonesia sangat mahal. Bayangkan, jika kandidat harus mengeluarkan biaya milyaran untuk pemilihan. Mau tidak mau, ya, seorang kandidat harus berjuang untuk menang. Apapun caranya. Termasuk dengan menggunakan politik uang.
Begitulah wajah sistim demokrasi kita. Orang sering menyebutnya demokrasi liberal. Ada juga yang menyebutnya demokrasi prosedural. Untuk keluar dari jebakan politik uang, mau tak mau kita harus meninggalkan model demokrasi liberal/prosedural ini. Kita bisa merujuk kembali pada konsep-konsep demokrasi yang pernah ditawarkan oleh para pendiri bangsa,
Maka dari itu Karang Taruna "BOYZER" Menyatakan sikap;
1, Menolak Politik Uang.
2, ASN atau Pejabat Negara harus bersikap netral di hadapan umum.
3, Mengedepankan politik damai, aman dan adil.
Ketua Umum Karang Taruna "BOYZER"
Ainun Cahya
Sekretaris Umum Karang Taruna "BPYZER"
Lilik Maulida Khasanah