Pada tanggal 10-13 Agustus 2025, warga Pati, Jawa Tengah, melakukan demonstrasi terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250%. Kenaikan pajak itu sangat menindas rakyat kecil yang bahkan hanya mendapat penghasilan yang cukup untuk makan pada hari itu saja, seperti petani, buruh, dan lain-lain.
Ribuan demonstran turun ke alun-alun Pati untuk unjuk rasa, beberapa ada yang menuntut Bupati Kota Pati untuk mundur dari kursi jabatannya, ada pula yang mengibarkan bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece sebagai simbol ketidakpuasan masyarakat kota Pati dengan kinerja sang Bupati, juga sebagai tanda resahnya masyarakat terhadap betapa kacau balaunya pejabat-pejabat korup di negara ini.
Kondisi di depan kantor Bupati Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 (Sumber: radarkudus.jawapos.com)
Demonstrasi itu berhasil mengubah kebijakan kenaikan pajak yang sebelumnya direncanakan naik sebesar 250% menjadi 0%. Dengan kata lain, warga Pati berhasil mencegah kenaikan pajak.
Selang 1 minggu dari kasus di Pati tentang kenaikan pajak PBB-P2, tepatnya pada tanggal 19-21 Agustus 2025, pendapatan DPR direncanakan akan bertambah menjadi Rp100 juta/bulan.
Bukan gaji pokok yang dinaikkan, tetapi tunjangan perumahan senilai Rp50 juta/bulan yang setara dengan 10 kali lipat gaji UMP Jakarta. Beredar pula video yang menunjukkan reaksi anggota DPR di ruang rapat saat gaji mereka akan dinaikkan.
Cuplikan saat para anggota DPR berjoget karena gaji mereka dinaikkan (Sumber:surabayapagi.com)
Hal ini seketika memancing amarah rakyat, mereka yang susah-susah mencari nafkah, terkadang tidak ada penghasilan sama sekali. Sementara itu, para DPR yang hanya ongkang-ongkang kaki di kantor, gaji mereka justru dinaikkan dengan alasan agar tidak ada lagi yang korupsi.
Tapi itu semua tidak akan sepadan dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan DPR dari tahun-tahun sebelumnya, seperti Ismail Thomas, Ary Iskandar, dan para koruptor lainnya.
Dengan semua ketidakadilan itu, masyarakat sepakat untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPR dari tanggal 25 Agustus yang awalnya bertujuan untuk mencabut wacana tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta/bulan bagi DPR.