Kontestasi pilpres sudah usai beberapa bulan lalu. Gaung pesta demokrasi pun perlahan memudar dan semakin dilupakan publik. Namun sepertinya gelaran pesta demokrasi itu belakangan mulai ramai dibicarakan kembali seiring adanya pemilihan kepada desa (pilkades) di beberapa wilayah di tanah air.
Ketika membicarakan tentang desa, belakangan ini yang kita ingat adalah perihal dana desa atau desa "hantu" seperti yang disinggung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Padahal selain topik itu masih ada lagi sesuatu tentang desa yang perlu diangkat pemberitaannya ke muka publik. Salah satunya yaitu tentang pilkades.
Saat ini kampanye pilkades tengah marak dilakukan, khususnya di beberapa daerah dekat tempat tinggal saya di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
"Untuk melihat sejauh mana demokrasi terjadi di negara kita, maka coba lihat pada tataran bawah struktur suatu negara yaitu di desa atau kampung-kampung yang bisa merepresentasikan kualitasnya. Lewat hajat Pilkades, misalnya."
Baliho dan juga poster calon kepala desa ramai terpampang di berbagai tempat. Perempatan jalan, gang kampung, tiang listrik, bahkan hingga ke warung makan.
Foto calon kepala desa berikut nomor urut calon serta sebaris kalimat kampanye lumrah ditemui. Semua ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang calon pemimpin baru yang nantinya akan mengisi pos kepala desa untuk periode lima tahun mendatang.
Kampanye pildakes mungkin tidak sebesar kampanye pemilihan presiden -- wakil presiden (pilpres), namun bukan berarti kalah semarak.
Masyarakat yang secara geografis dan psikologis lebih dekat mengenal calon pemimpinnya bisa jadi memiliki antusiasme yang lebih besar dibandingkan saat pilpres.
Bagaimanapun juga, pilkades menyangkut nasib pengelolaan desa tempat tinggal kita yang dirasakan pengelolaannya terlihat oleh kita secara langsung.
Kita mengurus Kartu Tanpa Penduduk (KTP) biasanya melalui aparat desa, surat pengantar seperti surat keterangan domisili juga memerlukan campur tangan aparat desa, mengurus Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran anak, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain sebagainya