Just Sharing....
Bekerja di bidang pembiayaan (pendanaan) konsumen, sejatinya berhubungan langsung dengan nasabah. Bagi pegawainya, nasabah adalah obyek. Sedangkan bagi nasabah, barang atau jasa yang diajukan adalah obyek yang melengkapi kehidupan.
Diantara dua konsep ini, ada seramgkaian proses dan sistem. Demi berpindahnya obyek kredit dari lembaga ke nasabah, dan uang dari nasabah berpindah ke lembaga dimana nasabah terdaftar.
Bagi lembaga keuangan di sektor pembiayaan konsumen, calon nasabah berstatus pegawai formal seperti PNS, TNI Polri,BUMN, BUMD dan perusahaan besar lainnya, adalah pasar terempuk dalam tanda petik.
Segmen nasabah ini ibarar ikan bandeng yang dipresto. Ikan ini terkenal memiliki banyak duri. Bila Anda pernah makan ikan bandeng non presto, tentu sangat berhati- hati memisahkan tulang dan daging. Namun dengan cara presto, duri durinya pun bisa dimakan saking empuk.
Maksudnya begini. Calon nasabah berlatar formal dari institusi negara atau perusahaan besar, punya sejumlah persyaratan yang biasa dijadikan kriteria umum dalam syarat pembiayaan.
Antara lain penghasilan rutin, pekerjaan tetap, punya kartu kepegawaian dalam bentuk NIP (Nomor Induk Pegawai) atau NIK (Nomor Induk Karyawan).
Selain itu lokasi kantor tetap dan diketahui. Sudah berdiri lama dan bukti penghasilan berupa slip atau print out gaji di rekening tabungan, dapat disediakan oleh mereka.
Persyaratan di atas tidak melihat di awal berapa gajj atau THP (Take Home Payment) nya. Karena syarat awal yang diacu bukan berapa penghasilannya, tapi kelengkapan syaratnya.
Nominal pendapatan akan masuk di tahap kedua terkait obyek yang diinginkan dan cicilan nya berapa. Itu bisa didiskusikan dengan sejumlah alternatif.