Pesta Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang kegembiraan kembali berubah makna. Adalah Kabupaten Banyuasin yang menggelar PILKADA pada tanggal 6 juni 2013, yang terdiri dari 6 (enam) PASLON
Dari tahapan pertama saat waktu Kampanye dimulai telah terjadi isu yang sangat tidak fair, tersiar Slogan-slogan buruk yang dilancarkan 5 (lima) Paslon, yang anehnya hanya mengarah ke paslon nomor satu. Mulai dari "Aku dak dipilih dak apo-apo asal jangan memilih Paslon nomor satu", "PASLON Putra Daerah Wajib Dipilih", sampai pada "Hentikan KERAJAAN PASLON Nomor satu".
Pada Hasil Hitung cepat yang beredar sesaat setelah pemungutan suara di TPS selesai, ternyata PASLON nomor satu unggul jauh dengan 5 (lima) pesaingnya. Sepertinya memang benar apa yang terhembus saat kampanye, kelima calon yang terdeteksi perolehan suaranya berada jauh dibawah PASLON nomor satu mengerahkan massa untuk mencari-cari celah agar Paslon nomor satu dihentikan sebelum proses perhitungan selesai.
(sekedar informasi bahwa Kabupaten Banyuasin terdiri dari dua bagian yaitu Daratan dan Perairan / kepulauan), berdasarkan hasil pantauan masing-masing tim ternyata di daerah daratan PASLON nomor satu kalah mutlak oleh 5 (lima) PASLON lainnya akan tetapi bervariasi disetiap kecamatannya dari 5 PASLON (hanya PASLON nom0r 2 yang sepertinya hanya pemeriah dengan perkiraan perolehan 3.02% dibandingkan 4 PASLON lain yang rata-rata 10%-17% dari hasil hitung cepat salah satu lembaga survei). Akan Tetapi ternyata PASLON nomor satu Unggul secara merata di daerah perairan dan membuat PASLON nomor satu dan secara keseluruhan bisa meraup 35,52% (berdasarkan hasil quick count) yang secara teoritis unggul lebih dari 8% dari seluruh paslon pesaingnya.
Entah Apa yang ada dibenak kelima paslon?? yang secara quick count jauh tertinggal, berupaya menggali kesalahan sekecil apapun dan berkemungkinan mampu membatalkan kepesertaan dari PASLON nomor satu.
Aksi demo pun digunakan oleh masing-masing elit tersebut dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat banyuasin, lagi-lagi masyarakat yang terkena getahnya.... jalan ditutup, sampai pada pemaksaan PANWASLU untuk mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi PASLON nomor satu yang berujung pada pemaksaan penerbitan SK Diskualifikasi PASLON nomor satu dari KPUD tanpa adanya penelaahan yang cukup (seolah-olah dalam keadaan gawat darurat karena massa akan berbuat anarkis jika tidak dikeluarkan SK Diskualifikasi tersebut). Padahal para PASLON kalah tersebut mengerti bahwa tentang unsur cacat hukum jika dalam keadaan tertekan....
Tanpa disadari bahwa ternyata yang paling ngotot adalah Elit politik yang berasal dari daerah daratan, yang nyata-nyata pembangunan daerah pun lebih diutamakan di daerah daratan. Mereka tidak sadar jika perbuatan mereka ini menimbulkan potensi disintegrasi antara daratan dan perairan. Sampai sekarang terus berusaha dan berusaha untuk menggagalkan proses perhitungan di tingkat KPUD kabupaten. dan ngotot untuk PILKADA ulang.. Mikir gak sih berapa besar lagi biaya yang harus dikeluarkan dari APBD???? dan apakah legitimasi pilkada ulang jika 35% suara Paslon 1 menambah daftar 30% lebih GOLPUT yang telah ada??? dan Apakah mereka ingin Disintegrasi antara daratan dan Perairan di Kab. Banyuasin??? atau Semua elit tersebut gak punya Otak???
sebagai masyarakat Awam kita hanya bisa menonton dan menggelengkan kepala atas kejadian ini... Sepertinya Iman sudah tidak ada lagi di Banyuasin....!!!!
semoga Allah SWT memberikan Hidayah untuk semua Elite Politik agar lebih mengutamakan Kepentingan Rakyat dan bukan Mengatasnamakan Kepentingan Rakyat..