Antiklimaks Jurus Jokowi dan Peran Unik Jusuf Kalla di Pilpres 2019

Jusuf Kalla alias JK adalah keunikan tersendiri di pilpres 2019. Dia menjadi bagian dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Posisinya cukup strategis: ketua dewan pengarah tim kampanye nasional. Namun, dengan segala peran dan posisinya itu, JK tetap pribadi yang mampu menjaga jarak untuk bersikap objektif. Ini bisa dilihat dari penyikapan dia terhadap beberapa isu yang dilontarkan Jokowi dalam menyerang rivalnya, Prabowo.

Pertama adalah adalah soal lahan Prabowo. Dalam debat capres kedua yang digelar pada 17 Februari 2019, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah. 

"Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi saat itu.

Serangan personal Jokowi ini sepertinya memang menjadi peluru yang sudah dipersiapkan sebelum debat. Strategi ofensif tersebut tentu bertujuan untuk mendiskreditkan Prabowo. Dalam debat, jurus tersebut tentu sah-sah saja.

Penyikapan Prabowo atas singgungan ini disampaikan di akhir segmen debat. Dia mengatakan status lahan tersebut adalah milik negara. Kepemilikannya atas lahan-lahan tersebut adalah berstautus Hak Guna Usaha (HGU). Prabowo bahkan mengatakan siap mengembalikan bila negara ingin mengambilnya. "Untuk negara saya rela, daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot," ujar Prabowo.

Soal lahan ini kemudian ramai menjadi pembicaraan publik. Banyak kalangan mengupas soal HGU lahan Prabowo. Media pun mempertanyakan soal lahan Prabowo ini ke JK. 

Jawaban JK bagi saya justru mengejutkan. Dia justru menyatakan dirinya merupakan sosok yang ikut terlibat dalam pemberian HGU lahan tersbeut ke Prabowo. Ini dilakukan JK saat dia baru dua pekan menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan SBY.

"Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah. Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK pada Selasa, 19 Februari 2019.

Penjelasan JK ini bagi saya seakan antiklimaks dari serangan Jokowi. Sebagai orang awam, saya menduga serangan Jokowi itu dimaksudkan untuk menyinggung cara Prabowo menguasai ratusan ribu hektare lahan. Dan dengan latar belakangnya sebagai mantan menantu Soeharto, orang bisa saja menduga-duga Prabowo menguasai lahan tersebut dengan cara lancung, misalnya dengan cara kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Menurut saya harus ditanyakan aset 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare itu cara memperolehnya bagaimana, pada saat kapan, lalu apakah sudah pernah bayar pajak. Lalu, aset itu selama ini digunakan untuk apa saja," kata tim sukses Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, sebagaimana diberitakan media pada 18 Februari 2019.

Namun penjelasan gamblang justru diutarakan JK, orang di lingkaran inti tim sukses Jokowi-Ma'ruf. Bukan cuma menyatakan dirinya menjadi salah satu orang yang terlibat memberi HGU, JK juga menyatakan tak ada yang salah dengan penguasaan lahan-lahan HGU tersebut oleh Prabowo. Di titik ini, serangan mentah Jokowi soal lahan Prabowo layu sebelum berkembang.

katadata.co.id

Kedua adalah soal kartu pra kerja. Jokowi sepertinya ingin meraup suara di kalangan pemilih anak muda atau milenial dengan iming-iming pemberian kartu pra kerja. 

Di hasil sigi beberapa lembaga survei, pilpres 2019 memang dibayangi dengan tingginya angka swing voters dan undecided voters. Jumlahnya bahkan ditaksir mencapai 20 persen. Kubu Jokowi rupanya ingin mengail suara dengan iming-iming pemberian kartu pra kerja. Melalui kartu ini, orang yang masih menganggur diberi tunjangan.

Alih-alih menyambut dengan girang, saya melihat publik malah menunjukan skeptisisme terhadap janji ini. Mereka merefleksikan keraguan itu terhadap kinerja berbagai program pemerintah, misalnya defisit keuangan BPJS Kesehatan maupun tunggakan instansi tersebut ke sejumlah rumah sakit hingga persoalan pengangkatan tenaga honorer yang tak kunjung selesai. 

"Daripada ngasih kartu buat yang masih nganggur, mendingan kasih duitnya ke tenaga honorer yang duitnya nggak seberapa," begitu salah satu ungkapan yang mengemuka.

Rupanya, suara-suara publik yang mempertanyakan kemampuan fiskal itu juga dirasakan JK. Dia mengatakan program kartu pra kerja membutuhkan anggaran yang besar. 

Kebijakan serupa memang dilakukan di beberapa negara maju, seperti Amerika, kanada, Australia, yang sudah mapan soal anggarannya. Namun berbeda halnya dengan Indonesia. "Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan," kata JK.

Untuk kedua kalinya, pernyataan JK ini, bagi saya, seakan menjadi antiklimaks iming-iming Jokowi. Ungkapan JK ini menunjukan program kartu pra kerja ala Jokowi sebagai sesuatu yang masih sangat mentah.

Di sisi lain, sikap JK patut diapresiasi. Sangat langka menemukan figur yang mempunyai keberanian dan kejujuran dalam menilai, apalagi bila hal tersebut merugikan kubunya sendiri. 

Apa yang dilakukan JK adalah contoh berharga soal integritas: bersikap adil harus tetap ditunjukkan kepada siapapun, bahkan kepada lawan politik.

Pada titik ini, saya menilai JK menunjukkan kapasitasnya yang langka dimiliki elite-elite dewasa ini. Dia bukan saja memainkan peran sebagai politikus kawakan, namun sudah melampauinya menjadi figur seorang negarawan.