Mohon tunggu...
Amirudin Mahmud
Amirudin Mahmud Mohon Tunggu... Guru - Pendidik dan pemerhati sosial-politik

Penulis Buku "Guru Tak Boleh Sejahtera" Bekerja di SDN Unggulan Srengseng I Indramayu Blog. http://amirudinmahmud.blogspot.com/

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Islam dan Pemerintah Zalim

16 Desember 2020   20:08 Diperbarui: 16 Desember 2020   20:19 252 2 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Islam dan Pemerintah Zalim
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Belakangan narasi melawan pemerintah zalim yang dihembuskan oleh sebagian kecil umat Islam di Indonesia pantas mendapat perhatian. Sebab tak sedikit yang menelanya secara membabibuta. Mempercayai nasirasi propokatiif tersebut tanpa dicerna terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya. Bisa memprovokasi umat Islam melawan pemerintah yang sah. Tentu, hal itu tak boleh terjadi. Untuk tujuan tersebut tulisan ini dibuat.

Apa zalim itu? Kata zalim berasal dari bahasa Arab yang arti awalnya adalah kegelapan. Dalam Al-Qur'an selain menggunakan kata zhulm juga digunakan kata baghy, yang artinya juga sama dengan zalim yaitu melanggar hak orang lain. Namun pengertian zalim lebih luas maknanya ketimbang baghyu, tergantung kalimat yang disandarkannya. Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk di antaranya adalah kemusyirikan.

Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.

Sekarang pertanyaannya apakah pemerintah kita zalim terhadap umat Islam? Menurut saya jauh panggang dari api. Terlalu jauh menuduh. Saya menyaksikan pemerintah tak berbuat apa yang dituduhkan. Justru sebaliknya pemerintah memperlakukan umat Islam secara baik. 

Anda pasti menyaksikan pembangunan masjid dilakukan di mana-mana. Di perkantoran, pasar, lembaga pendidikan, terminal, bandara, pelabuhan, tempat hiburan  dan lainya. Nyaris tak ada tempat keramain tanpa masjid atau mushollah. Pemerintah tak pernah membatasi. 

Masjid di Indonesia mencapai tidak kurang dari 800.000. Setiap tahun pemerintah memfasilitasi jamaah haji sampai 200.000 orang, bahkan lebih. Bagi yang umroh dibuka sepanjang tahun. Mungkin hanya tahun ini ada pembatasan sepanjang sejarah dan itu bukan karena dilarang pemerintah tapi karena memang pemerintah Saudi melarangnya dengan pertimbangan pencegahan penyebaran covid-19.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Ribuan pesantren dan madrasah bertebaran di nusantara. Pemerintah tidak membedakan pesantren dengan pendidikan formal. Pemerintah memperlakukan pesantren dan madrasah secara sama seperti dengan pendidikan formal.  Tak sedikit pula pemerintah memberikan beasiswa kepada para santri. Sebagian di antaranya dikirim ke luar negeri guna memperdalam ilmu agama.

Umat Islam pun diberi kebebasan yang luar biasa dalam mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya. Tak pernah ada pembatasan. Pengajian, istighosa, bahsul masail, pengajian, PHBI, dan lainnya dapat dilakukan secara bebas. Tak pernah dihambat, apalagi dipersulit. Dalam tatanan pemerintahan juga ada kementerian agama, pengadilan agama atau lainnya. Tak lain,  semua untuk memfasilitasi kebutuhan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara.

Ormas-ormas Islam didirikan dengan leluasa. Di luar ormas besar NU dan Muhammadiyah ratusan bahkan mungkin ribuan ormas dan perkumpulan telah lahir dan melakukan aktivitas. Tanpa ada pembatasan sedikit pun. Para dai, cendikiawan Islam diberi kesempatan yang luas dalam memberikan pencerahan ke-Islaman maupun kebangsaan kepada umat Islam. Tak pernah dilarang.

Apa yang zalim? Saya kira tidak ada. Adapun ada kekurangan di sana-sini itu memang iya. Karenanya, pemerintah pun membuka diri untuk dikritik, dievaluasi, juga disoroti. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen warga negara. Saling mengingatkan. Kritik, saran bahkan demonstrasi telah disiapkan alur dan prosedurnya. Masyarakat luas bisa melakukannya kapan saja asalkan mematuhi aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Belajar dari Timur Tengah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x