Amirudin, S.IP
Amirudin, S.IP Aparatur Sipil Negara

tukang ketik di pemda kabupaten hulu sungai utara #pdbpr #uptpasar #bumd #ekonomipemda #khusnulhatimah

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

"Men Trilogy" Sekuelkan Pasar Rakyat (Bagian 2)

14 November 2017   17:12 Diperbarui: 14 November 2017   18:26 156 0 0
"Men Trilogy" Sekuelkan Pasar Rakyat (Bagian 2)
dok.pribadi

Peraturan

Berbicara pasar desa tidak terlepas dengan istilah pasar tradisional, dengan terbitnya Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebutan pasar tradisional berubah menjadi Pasar Rakyat. Sebagai kegiatan yang diakui oleh negara tentunya diperlukan landasan hukum yang mengaturnya yaitu :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33  ayat (4) 

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013  tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan 

     dan Toko Modern

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015  tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa