Uighur, China, Indonesia dan Kedaulatan Negara

Turki adalah negara sekuler dengan penduduknya mayoritas muslim. Dibawah Presidennya Erdogan, yang menjadi idola beberapa kalangan di Indonesia, saat ini sedang memerangi suku Kurdi yang juga beragama Islam. Suku Kurdi hendak mendirikan negara sendiri, berpisah dari Turki. Suku Kurdi angkat senjata demi tujuannya. Negara Turki tidak bisa membiarkan hal yang demikian, akibatnya militer Turki memerangi Suku Kurdi.

Iran pun demikian. Iran jelas-jelas bernama Republik Islam Iran, negara yang menerapkan agama sebagai dasar hukumnya. Saat ini Iran tengah memerangi suku Kurdi yang juga beragama Islam, karena hendak mendirikan negara sendiri. Bahkan Turki dan Iran saling bekerjasama untuk menghancurkan gerakan separatis Kurdi di perbatasan kedua negara.

Arab Saudi jelas negara Islam. Mekkah dan Madinah yang merupakan pusatnya  agama Islam berada di negara Arab Saudi. Dalam bendera Arab Saudi malah ada kalimat tauhid. Arab Saudi tegas melarang hingga memerangi Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin yang merupakan organisasi politik berazaskan Islam, karena hendak mendirikan negara sendiri dan atau melakukan makar, provokasi hasud untuk melawan pemerintah yang sah. Bahkan Arab Saudi sampai berseteru dengan negara Qatar yang sama-sama bangsa Arab dengan agama mayoritas Islam, karena dianggap melindungi dan bekerja sama dengan Ikhwanul Muslimin.

Sama halnya dengan China yang saat ini sedang memerangi separatis dari kalangan Uyghur. Kebetulan saja China mayoritas rakyatnya beragama bukan Islam dan Separatis Uyghur beragama Islam. Meskipun demikian, di China juga ada suku Hui yang mayoritas beragama Islam namun tidak ada konflik atau perang dengan pemerintah China. Suku Hui hidup aman dan damai, bebas menjalankan agamanya karena menjadi warga negara yang baik dan patuh pada konstitusi negaranya.  

Nah, sekarang kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang hidup dalam harmoni Bhinneka Tunggal Ika. Negara/Pemerintah telah melarang Hizbut Tahrir (Indonesia) atau HTI karena telah terbukti bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara. Mahkamah Agung pun telah menguatkan keputusan tersebut telah sesuai dan semestinya. Artinya HTI setara dengan PKI. Semua rakyat Indonesia wajib waspada terhadap bahaya laten PKI dan HTI. 

Kejadian dan peristiwa di atas adalah hal lumrah dalam berbangsa dan bernegara. Masing-masing pemerintah wajib menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman dan gangguan siapapun, termasuk dari pihak yang beragama apapun. Tidak ada yang secara khusus dikarenakan diskriminasi atau kebencian pada agama tertentu.

STOP sebar fitnah, hoax, hasud, kebencian dan politisasi terkait permasalahan dalam negeri China yang sedang berusaha menjaga kedaulatan negaranya. Demikian juga dengan konflik serupa di negara lainnya. Jangan sampai menjadikannya sebagai bahan mengadu domba sesama rakyat Indonesia, apalagi untuk bahan membenci dan menyerang pemerintah yang sah hanya karena pilihan politik yang berbeda.

Mari kita jaga Indonesia agar selalu aman dan damai. Dengan demikian, Indonesia bisa bekerja keras dan bekerja sama walaupun berbeda-beda agama, demi mewujudkan kemajuan negara dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.