Era teknologi dan informasi yang berkembang begitu cepat membuat setiap orang dengan mudah, cepat dan nyaman untuk mencari dan mendapatkan informasi. Cukup hanya dengan melalui smartphone di genggaman tangan. Tidak perlu lagi tempat khusus ataupun waktu khusus, bahkan bisa dilakukan beriringan dan bersamaan dengan kegiatan lainnya.
Hal ini makin disadari oleh jajaran Pemerintah baik di jajaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kini Pemerintah pun memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang dimanfaatkan oleh Pemerintah adalah sarana media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
Bisa dikatakan hampir semua instansi pemerintah memiliki media sosial. Meskipun begitu, ada yang benar-benar berusaha optimal menggunakan media sosial tersebut untuk berkomunikasi dua arah dengan masyarakat, ada pula yang asal sekadar mempunyai media sosial saja dan tidak menggunakannya untuk berkomunikasi dua arah. Bahkan ada yang informasi di media sosialnya jarang diperbaharui.
Banyak medsos resmi milik instansi pemerintah ataupun medsos resmi milik pejabat pemerintah yang mendapatkan respon luar biasa dari masyarakat. Medsos tersebut diikuti ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang. Informasinya yang ada di medsos pun sangat ramai dikomentari dan mendapatkan sangat banyak like ataupun dishare luar biasa banyak.
Akan tetapi yang menarik adalah, ternyata tidak semua (banyak) media sosial resmi milik pemerintah tersebut mendapat respon atau sambutan yang tinggi. Respon yang tinggi dari media sosial tentu saja ditunjukkan dengan banyaknya like dan share (untuk FB), love dan retweet (untuk Twitter), dan sebagainya. Lebih bagus lagi jika banyak yang berkomentar yang menunjukkan keterlibatan aktif dari pengakses informasi di medsos.
Banyak media sosial milik pemerintah terlihat sepi. Yang like atau love hanya hitungan jari saja. Bahkan seringkali tidak ada yang share ataupun retweet. Bagi saya hal ini sangat mengherankan dan bisa jadi menunjukkan kegagalan mengelola media sosial di instansi pemerintah.
Padahal jika pengakses medsos tersebut hanya dari kalangan pegawai instansi pemerintahnya saja, sekaligus like dan share atau love dan retweet, maka minimal medsosnya akan mendapatkan puluhan interaksi. Itu jika pegawai instansi pemerintahnya hanya puluhan. Akan lebih banyak lagi jika pegawai instansi pemerintah tersebut mencapai ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu.
Jika setiap pegawai memiliki puluhan, ratusan, ribuan teman ataupun pengikut, maka informasi dari instansi pemerintah tersebut akan tersebar luas bahkan masif ke banyak orang ke berbagai penjuru daerah bahkan penjuru dunia. Informasi dari instansi pemerintah tersebut pun akan makin banyak diketahui oleh sangat banyak masyarakat Indonesia. Â
Sayangnya, tidak demikian yang terjadi. Banyak medsos milik instansi pemerintah yang seolah tak berguna dan tak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pegawainya atau ASN dari instansi pemerintah saja tidak tertarik, tidak mau share informasi yang berasal dari medsos instansi tempatnya bekerja, bagaimana masyarakat pada umumnya akan tertarik?
Semoga akan segera ada perbaikan dalam pengelolaan medsos di instansi pemerintah.
