Mohon tunggu...
Aminuddin Malewa
Aminuddin Malewa Mohon Tunggu... Freelancer - Penjelajah narası

Penikmat narasi

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Pelestarian Budaya dalam Timbangan Anggaran

21 Februari 2023   11:14 Diperbarui: 23 Februari 2023   09:51 365
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi penggusuran bangunan tua (Photo: Stefan Schweihofer, pixabay.com)

Dalam praktik perencanaan, nilai ekonomi dari sebuah investasi sering menjadi penentu akhir apakah sebuah proposal akan berlanjut sampai ke tahap implementasi atau berhenti sampai titik curah pendapat dan kompetisi pandangan.

Pendekatan ekonomi menempatkan rasio (nisbah) antara masukan dan keluaran sebagai cara untuk mengukur kelayakan sebuah pembiayaan. Semakin besar nilai sebuah keluaran dibanding nilai masukan maka semakin layaklah sebuah pengeluaran dilakukan, tentu dengan memasukkan peubah (variable) waktu di dalamnya.

Dengan perspektif demikian, dapat dipahami betapa sulitnya untuk melakukan penataan sebuah situs sejarah di sebuah wilayah yang sumberdayanya diharapkan dari sektor publik, baca pemerintah.

Dalam bahasa publik, ungkapan ini muncul dalam bentuk ungkapan rendahnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap upaya pelestarian cagar budaya. Rasionalnya, kalau tidak menguntungkan siapa yang peduli?

Rasionalitas yang diterapkan dalam administrasi sektor publik menjadi pintu masuk kalau upaya pelestarian warisan budaya suatu komunitas diharapkan juga menjadi agenda publik terutama pada tahapan pengalokasian sumber daya.

Pertanyaannya kemudian adalah:

Benarkah pelestarian warisan budaya tidak rasional dalam perspektif pemanfaatan sumberdaya publik?

Warisan budaya dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi ekonomi sebagai penyedia efek pengganda (multiplier effect) dan peluang lapangan kerja sedangkan dari sudut pandang kemanfaatan sosial dapat dilihat sebagai peningkatan wisata budaya yang selanjutnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan fungsi pendidikan.

David Throsby dalam Hutter et.al (Ed) Economic Perspective on Cultural Heritage (1997) memetakan bahwa paling tidak ada 7 pertanyaan yang harus dijawab seputar penanganan warisan budaya dalam perspektif ekonomi yaitu (1) apa itu warisan (budaya), (2) berapa nilainya, (3) kenapa pemerintah harus menanganinya, (4) apa instrumen yang tersedia untuk menanganinya, (5) siapa yang akan menerima manfaat, (6) siapa yang membayar dan (7) siapa yang peduli?

Beberapa pertanyaan di atas relatif mudah untuk dijawab, namun perhitungan ekonomi atau keuangan akan menemui kerumitan ketika pertanyaan diarahkan ke berapa nilai, siapa penerima manfaat, dan siapa yang harus membayar untuk pelestarian warisan budaya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun