Celakanya cap atau citra priyayi masih melekat baik di masyarakat maupun di ASN sendiri, sementara di sisi lain tuntutan zaman untuk menjadi modern belum sepenuhnya tercermin dalam sistem penggajian. Maka muncullah tampilan priyayi namun sebenarnya penghasilan cekak. Dalam bahasa kekinian, priyayi atau abdi dalem itu sering disebut “kelompok kelas menengah” meski sebenarnya masih abu-abu karena masih dari perspektif struktur sosial. sedangkan dari perspektif ekonomi, ciri kelas menengah yang biasanya menjadi salah satu penggerak dominan roda ekonomi tidak terlalu nampak dibanding sisi sosial dan politiknya.
Tampilan fisik menjadi penting, karena ASN terlanjur diposisikan sebagai kelas menengah yang beda dengan rakyat kebanyakan meski untuk menjaga tampilan itu mereka harus "mengagunkan SK"-nya ke bank untuk membangun rumah, membeli kendaraan model terbaru misalnya. Bahkan untuk sekadar memiliki full dress yang berkualitas dalam jumlah yang memadai pun tidak banyak ASN yang mampu.
Ini lah yang mendasari kenapa ASN banyak yang sensitif dengan isu “pemotongan” atau pengurangan karena akan mempengaruhi perhitungan keseimbangan finansial yang sudah rentan sebelumnya.
Ini sisi kedua yang saya maksud di bagian awal, yaitu dampak rentetan ekonomi kalau pemotongan atau pengurangan penghasilan ASN dilakukan. Bagi ASN yang berada dekat dengan pusaran dan perputaran ekonomi, spill over (limpahan) dalam bentuk eksternalitas ekonomi membuat mereka memiliki peluang untuk menambal atau memperbaiki kesimbangan kalau pemotongan gaji jadi dilakukan.
Apa ruginya negara kalau ini yang terjadi? Bukankah penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dapat diproses hukum? Misalnya penggunaan fasilitas kantor untuk menjalankan proyek sampingan, membuat kita terkadang sulit membedakan kapan seorang ASN sedang all out menjalankan tugas, jangan-jangan justru sibuk merampungkan proyek pribadi. Yah, kita semua juga tahu penegak hukum juga aparat negara. Jeruk makan jeruk.
Nah, bukankah dalam cerita singkat di awal VOC bangkrut karena praktik semacam itu? Praktik yang dibiarkan karena petingginya mengakui secara diam-diam kurang memadainya gaji pegawai sebuah kongsi dagang, negara dalam negara, yang terbesar di dunia pada masanya. Kalau warung hancur karena bon, maka VOC rontok dari dalam karena praktik pegawainya yang mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan fasiiitas perusahaan.
Apa penghubung narasi ini dengan wacana pemotongan gaji ASN?
Sistem penggajian dan remunerasi ASN yang belum sepenuhnya berbasis kinerja membuat isu penghasilan ASN bersengkarut di antara tuntutan standar kesejahteraan yang layak, godaan korup, tuntutan kinerja dan akuntabilitas, warisan sejarah status kelas menengah, sampai peluang pencitraan politik kalangan tertentu dengan eksploitasi keringkihan ASN dalam relasi kekuasaan.
Tapi seberapapun pahitnya pemotongan gaji dan tunjangan, kalau memang jadi dilakukan, sepanjang ASN tetap setia dan tidak melakukan pelanggaran berat, sampai meninggal pun mereka masih dan tetap akan dibiayai hidupnya oleh negara. Tes penerimaan CPNS akan selalu menjadi momen yang ditunggu jutaan orang. Panjang antrian mereka yang ingin menjadi bagian dari kelas menengah ini, meski kalau beruntung mereka nanti akan ikut juga berada di persimpangan jalan saban ada situasi keuangan negara terganggu.
Jadi, di persimpangan jalan ASN akan pilih jalur mana? ASN akan selalu melihat ujung jalan, kalaupun untuk itu harus berhenti di simpangan selama beberapa waktu, mungkin sampai ada yang berinisiatif membuka warung kopi tempat nongkrong membahas pilihan jalan juga. Bukankah pasar tradisional umumnya berkembang di daerah yang memiliki persimpangan jalan?
Salam.
