Dikota batam sendiri Vaksinasi sudah diberikan kemasyarakat sejak tanggal 16 juni 2021 hal tersebut mendapatkan tanggapan yang berbeda dari masyarakat.ada masyarakat yang menerima dan tidak sedikit juga masyarakat yang ragu bahkan egan dilakukan vaksinasi dengan berbagai alasan .
Tata sikap menyangkut hal yang berkaitan pada obyek peristiwa  yang terjadi. Misalnya ketika pemerintah menginformasikan bahwa akan ada vaksinasi, maka sikap masyarakat terbelah menjadi dua: menerima dan menolak.
Mereka yang menampilkan tata sikap menerima maupun menolak biasanya juga menunjukkan sejumlah alasan. Ada alasan yang dibangun secara pure, murni, dan orginal dengan merujuk kepada sistem logika dan data yang akurat. Namun ada juga yang alasannya justru ikut-ikutan, atau terhegemoni informasi yang bertebar secara liar pada lini media. Tata sikap ini mencerminkan realitas sosiologis masyarakat kita yang memang bisa dikatakan kurang teredukasi secara paripurna, sehingga menyisakan beragam gembok rasionalitas.
berikut alasan yang dilontarkan  Afriyani (Mahasiswi Farmasi Universitas Dharma Andalas) iya berpendapat bahwasanya  pengembangan vaksin harus mematuhi tahapan klinis.vaksin yang aman telah telah menjalani lima tahun penelitian, mulai dari fase 1 hingga 3. Selain keamanan,  Afriyani juga  meminta pemerintah memperhatikan efektivitas vaksin. Menurutnya, vaksin  mengeluarkan biaya yang tak sedikit, jadi harus benar-benar diketahui fungsi pemakaiannya
Obsesi terhadap pengadaan vaksin dengan mengatasnamakan keadaan darurat, lanjut  justru menimbulkan kekhawatiran bagi ibu suryani salah satu ibu rumah tangga  .Kekhawatiran itu berhubungan dengan keamanan dan efektivitas vaksin mengingatkan Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk karena kebijakan emergensi terhadap satu vaksin yang belum selesai menjalani uji klinis.Ia mencontohkan pengalaman uji klinis ketiga vaksin demam berdarah dengue (DBD) yang sampai menimbulkan kasus kematian. Atau, pada 2009 silam, ketika vaksin Flu Babi yang tidak sesuai aturan membuat sejumlah penerima vaksin mengalami penyakit narkolepsi Banyak sejarah gagal vaksin di Indonesia
Oleh sebab itu dalam Menanggapi dinamika tersebut maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang berbasis pada keempat tata Pertama, pada  tata sikap, maka langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Negara maupun Daerah Kota Batam dengan menampilkan para pemimpin sebagai orang-orang pertama yang divaksin cukup ampuh meredam kegamangan publik. Ketika Presiden jokowi dodo, wali kota Batam, perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya tampil, menunjukkan perilaku dan sikap keteladanan;
Kedua pada tata nilai, selain para pemimpin pemerintahan juga kemudian narasi diperkaya dengan dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tentu saja menjadi landasan penggunaan vaksin ini dari perspektif agama. Seperti kita ketahui, dukungan fatwa ini sangat penting untuk menanggulangi persoalan wabah Covid-19 melalui upaya vaksinasi.
Ketiga pada tata tindak pun demikian. Meski masyarakat masih menunggu kelanjutan dari apa yang sudah diperlihatkan di depan masyarakat pada berbagai media, informasi bahwa ketersediaan vaksin masih terus diupayakan agar daya jangkaunya lebih meluas dan merata, sangat patut diapresiasi. Paling tidak, mereka yang sebelumnya secara aktif dan pasif akan menolak pun, bisa luluh dan ikut dalam gelombang vaksinasi.
Keempat, pada aras tata ajak yang memang masih perlu ditingkatkan. Kampanye vaksinasi yang muncul di beragam platform itu masih belum cukup menghalau narasi penolakan yang juga cukup masif. Karena itu, kampanye vaksinasi perlu ditingkatkan dengan melakukan kampanye ke masyarakat sagulung langsung contohnyaÂ
 Tentu saja upaya vaksinasi secara menyeluruh merupakan pekerjaan besar dan berat. Namun demikian, pekerjaan ini harus dilakukan karena kita nyaris tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya ditambah lagi dengan adanya PP nomor 14 tahun 2021 terkait pengadaan vaksin dan pelaksaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan corona virus disease, pada pasal 13 (a) disebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran peneriman vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan layanan administrasi pemerintah atau denda.
