Mohon tunggu...
Ambrosius Emilio
Ambrosius Emilio Mohon Tunggu... Pasif

Manusia Fiksional

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Merefleksikan Rawls

22 April 2021   08:59 Diperbarui: 22 April 2021   09:10 65 3 1 Mohon Tunggu...

“Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil” (Rawls, 1971). Beginilah jadinya apabila kata–kata di awal bab A Theory of Justice yang ditulis oleh Rawls diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira cukup menarik untuk membahas pemikiran Rawls mengenai teori keadilan, maka dari itu tulisan ini akan mencoba untuk membahasnya. Dibagian pertama, saya akan memaparkan pemikiran Rawls didalam mendefinisikan keadilan. Selanjutnya, dibagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari teori ini. Dan dibagian terakhir saya akan mengajukan setidak – tidaknya satu buah kritik untuk teori ini. 

I

Sebelum memasuki gagasan utama mengenai keadilan, Rawls terlebih dahulu menjelaskan dimana subjek keadilan tersebut ditempatkan. Karena teori keadilan Rawls ditempatkan pada sebuah diktum keadilan sosial, maka tepat apabila ia menempatkan subjek keadilan pada institusi – institusi sosial dikarenakan cakupan dari institusi sosial cukup luas sehingga sangat memungkinkan untuk mengakomodir banyak individu sesuai prinsip “yang-sosial”. Kemudian, apa yang disebut oleh Rawls sebagai institusi sosial ialah konstitusi politik, prinsip ekonomi, serta tatanan sosial.

Jika subjek dari keadilan menurut Rawls adalah institusi, lalu apakah keadilan itu menurutnya? Mungkin sudah tidak asing lagi dengan dua prinsip keadilan yang dipaparkan Rawls apabila seseorang menggeluti pemikiran politik ataupun tradisi filsafat analitik kontemporer, maka dari itu dua prinsip keadilan menurut Rawls dapat diterangkan sebagai berikut;

  • Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang
  • Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga
    • dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang
    • semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang

Yang dimaksud kebebasan dasar sebagaimana prinsip pertama ialah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, kebebasan didalam mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan yang sewenang – wenang sesuai dengan prinsip rule of law.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kedua ialah berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan sebuah desain organisasi yang menggunakan perbedaan didalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Didalam distribusi kekayaan serta pendapatan, menurut Rawls tidak perlu sama rata seperti apa yang menjadi utopia para penganut Marxisme klasik dan ortodoks ataupun juga para penganut paham anarko-sindikalis. Distribusi kekayaan dan pendapatan walaupun tidak perlu sama rata, menurut Rawls haruslah demi keuntungan semua orang. Dan disisi yang lain, serta pada saat yang sama, posisi – posisi otoritas serta jabatan komando haruslah bisa diakses oleh semua orang.

Namun perlu diperhatian juga bahwa Rawls menempatkan kedua prinsip tersebut secara bertahap yang dimana prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Rawls mengartikan bahwa pemisahan terhadap institusi – institusi kebebasan yang setara yang ada didalam prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi ataupun digantikan oleh keuntungan sosial ataupun ekonomi yang lebih besar.

Selanjutnya, sebuah pertanyaan muncul seperti ini; bagaimanakah keadilan tersebut diselenggarakan? Seumpama kita menanyakan hal ini kepada Rawls sendiri mungkin beliau akan merujuk kepada original position atau posisi asali. Posisi asali ini digunakan oleh Rawls untuk menengahi perbedaan antara apa yang adil menurut berbagai macam orang dengan segala posisinya didalam masyarakat. Posisi asali sendiri menurut Rawls merupakan sebuah posisi alamiah manusia sebelum masuk kedalam tatanan politik. Katakanlah ada kelas buruh dan kelas penguasa didalam sebuah tatanan politik. Sudah barang tentu jika mereka memahami keadilan berdasar pada kepentingan masing – masing kelas entah itu kelas buruh maupun penguasa. Maka dari itu menurut Rawls untuk menciptakan tatanan yang adil lalu identitas dari mereka didalam tatanan politik yang sebelumnya harus ditanggalkan dan kembali kedalam posisi asali tanpa predikat kelas sosial apapun. Ketidaktahuan terhadap kondisi sosialnya tersebut dinamakan oleh Rawls sebagai veil of ignorance atau selubung ketidaktahuan. Maka dari itu seseorang didalam selubung ketidaktahuan sama sekali tidak tahu menahu mengenai hidupnya di dalam tatanan politik. Bisa saja nanti ketika masuk kedalam sebuah tatanan politik mereka yang ada didalam selubung ketidaktahan akan menjadi penguasa, buruh, raja, presiden, tukang ojek, pekerja serabutan, ataupun karyawan kantoran. Dalam konteks ini Rawls membayangkan mereka yang dibalik selubung ketidaktahuan ini menyusun sebuah kontrak didalam kehidupan politik mereka kelak. Dari sini sebuah kesepakatan yang adil akan tercipta dikarenakan mereka yang berada di dalam selubung ketidaktahuan akan mencapai konsensus yang seimbang.

II.

Saya kira teori keadilan dari Rawls ini bermanfaat didalam mereformasi sebuah institusi. Institusi sangatlah menentukan guna mewujudkan kesejahteraan didalam sebuah negara. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson didalam bukunya yang berjudul Why Nations Fail bahwa yang menyebabkan kemiskinan didalam sebuah negara bukanlah faktor geografis, kebudayaan, ataupun tingkat pengetahuan penguasa melainkan institusi dari negara tersebut. Sebut saja antara negara Korea Utara dan Korea Selatan, walaupun kebudayaan dan kondisi geografis dari kedua negara tersebut tidak jauh berbeda namun negara Korea Selatan dikategorikan sebagai negara maju sementara negara Korea Utara dikategorikan sebagai negara berkembang. Jika dibandingkan dari kedua negara tersebut negara Korea Selatan-lah yang institusinya (politik dan ekonomi) lebih mendekati prinsip keadilannya Rawls.

Katakanlah didalam institusi politik diantara kedua negara tersebut, negara Korea Utara sejak tahun 1948 menggunakan kekuasaan dengan sistem dinastik yang turun temurun, sementara Korea Selatan terhitung dari periode yang sama cenderung lebih demokratis walaupun sempat mengalami beberapa kali kudeta dan rezim otoritarian. Jika menggunakan pendekatan keadilan Rawls didalam institsui politik dari negara Korea Utara dan Korea Selatan dapat dilihat seperti ini; Korea Utara tidak mendistribusikan hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dalam institusi politiknya dikarenakan menggunakan sistem pemerintahan yang totalitarian serta pola kekuasaan dinastik yang dimana setelah Kim Il-sung mendirikan Korea Utara pada tahun 1948, peralihan kekuasaannya hanya dari ayah ke anak laki – laki saja. Sementara untuk Korea Selatan, terutama setelah pergerakan demokratisasi Gwangju, institusi politik Korea Selatan lebih demokratis yang dimana bisa mendistribusikan hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas didalam institusi politiknya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN