Mohon tunggu...
Ambrosius Emilio
Ambrosius Emilio Mohon Tunggu... Pasif

Manusia Fiksional

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengingat Habermas Disaat Merosotnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia

20 April 2021   08:00 Diperbarui: 21 April 2021   07:29 235 3 0 Mohon Tunggu...

Seorang filosof Perancis yang pernah menolak hadiah Nobel Sastra pada tahun 1964, Jean-Paul Sartre, mengatakan bahwa manusia adalah kebebasan (Bertens, Filsafat Barat Kontemporer; Perancis, 2014, p. 96). Sartre membagi modes of being menjadi dua bagian, yaitu; etre-en-soi dan etre-pour-soi. Etre-en-soi dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada begitu saja tanpa diciptakan dan tanpa fundamen, sementara etre-pour-soi merupakan sebuah "ketiadaan" atau sikap "menidak". Manusia menurutnya merupakan makhluk yang membawa "ketiadaan" atau sikap "menidak", kesadaran terhadap "ketiadaan" atau sikap "menidak" tersebut-lah yang membuat manusia bebas. Katakanlah misalnya seperti seorang homoseks, selagi ia masih eksis di dunia, ia bisa saja "menidak" terhadap perilaku homoseks tersebut dan berubah perilakunya menjadi seorang heteroseks.

Konsep pemerintahan yang memungkinkan untuk mengakomodir kebebasan manusia tersebut ialah konsep pemerintahan demokrasi. Demokrasi sejatinya merupakan sebuah aktualisasi dari kesetaraan serta ketaksepakatan yang terjadi secara terus menerus. Didalam konsep pemerintahan feodal jelas kesetaraan serta kebebasan tidak dimungkinkan. Konsep pemerintahan feodal mengandaikan sebuah logika politik-teologis. Kekuasaan yang dipegang oleh raja dianggap sebagai representasi dari kuasa Tuhan. Masyarakat menjadi tidak berdaulat serta bermunculan hierarki - hierarki sosial yang para anggotanya tunduk dibawah sebuah tatanan yang tanpa syarat. Kemunculan demokrasi merupakan penghancuran terhadap kekuasaan sang raja. Kehancuran kekuasaan sang raja ini mengakibatkan perubahan lokus kekuasaan menjadi kosong. Kekuasaan tidak lagi mutlak milik raja, Fuhrer, ataupun Imam dan seharusnya juga bukan milik pemimpin partai tertentu, ia haruslah betul - betul kosong; tak seorang pun yang boleh mengklaim kekuasaan tersebut. 

Indonesia, sebuah negeri yang menerapkan konsep pemerintahan demokrasi sedang diuji keabsahannya. Akhir - akhir ini di negeri yang disebut pertama kali oleh George Samuel Windsor Earl pada tahun 1847 itu sedang diterpa permasalahan mengenai kebebasan berpendapat serta berekspresi. Belum rampung mengenai permasalahan buzzer yang dipelihara oleh penguasa dan UU ITE, kini muncul apa yang disebut sebagai virtual police sehingga membuat masyarakat menjadi tambah khawatir dikarenakan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat serta berekspresi.

Maka dari itu, tulisan ini akan mengangkat tema mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi didalam sebuah negara demokratik seperti Indonesia. Dibagian pertama tulisan akan dipaparkan mengenai konsepsi ruang publik dan percakapan ideal dari salah seorang filosof Jerman, Jurgen Habermas. Dan dibagian berikutnya akan disajikan sebuah fakta kemerosotan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang sekaligus pemaparan terhadap upaya pengembalian ruang publik yang berdasar pada demokrasi deliberatif.

Ruang Publik & Percakapan Ideal menurut Jurgen Habermas

Didalam pemikiran politik kontemporer konsepsi mengenai ruang publik beserta diskursus publik hadir didalam pemikiran salah seoang filosof Jerman, Jurgen Habermas. 

Konsepsi mengenai ruang publik bagi Habermas merupakan sebuah diskursus didalam masyarakat demokratik terkhusus untuk terciptanya sebuah demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif ini berbeda dengan demokrasi klasik-ortodoks. Demokrasi klasik-ortodoks memahami bahwa kepentingan warga negara melulu disalurkan melalui sarana - sarana konvensional seperti voting dan lembaga perwakilan. Sementara demokrasi deliberatif pada intinya merupakan sebuah proses persetujuan rasional yang menggunakan partisipasi didalam pertimbangan mendalam yang otentik bagi semua pihak berkepentingan pada keputusan tersebut. Arena bagi proses demokrasi deliberasi ini dimungkinkan didalam ruang publik. Ruang publik tidak bersifat homogen, namun plural. Hal ini sesuai dengan kondisi empirik dari masyarakat modern yang semakin kompleks. 

Untuk memahami konsepsi ruang publik-nya Habermas lebih jauh, terlebih dahulu perlu untuk dimengerti konsepsi politik menurutnya. Habermas membedakan politik menjadi dua, yaitu politik informal dan formal (Prasetyo, 2012). Politik informal didalamnya berlangsung sebuah diskursus yang sifatnya spontan dan bebas. Melalui diskursus ini seorang individu membentuk sebuah identitas yang deliberatif dan melancarkan opini - opini mengenai isu yang menyangkut publik. Politik informal ini memang tidak terinstitusionalisasi dan bukan dirancang untuk mengambil sebuah keputusan tertentu, melainkan memiliki peran sebagai pembentukan opini dan kehendak mengenai permasalahan publik. Sebaliknya, politik formal merupakan sebuah arena institusional dari sebuah diskursus yang dibentuk memang sebagai pengambil keputusan. 

Sebuah sistem politik yang berjalan secara ideal apabila politik formal bisa menampung aspirasi dari politik informal. Keterkaitan diantara keduanya bisa terwujud melalui partai politik sebagai representasi politik formal berkolaborasi didalam kehendak politik dari masyarakat, sebagaimana aktualisasi dari hak partisipatoris warga negara. Karakter yang bebas dan tak terbatas terhadap diskursus didalam politik informal memiliki peran didalam mengidentifikasi serta menginterpretasi urusan publik. 

Didalam ruang publik politis, mereka yang berada didalamnya harus melakukan upaya pengakuan terhadap keadilan dan aktualisasi kebaikan bersama. Agar suatu permasalahan bisa dikatakan bersifat publik, dalam artian merupakan masalah bersama, diperlukan pemanfaatan yang cermat serta efektif atas bermacam mekanisme perumusan masalah (Prasetyo, 2012). Mekanisme itu tidak hanya hadir didalam institusi legal-politis, namun juga hadir didalam ranah kultural    

Apa yang disebut sebagai diskursus ruang publik, menurut Habermas terdapat sebuah syarat komunikatif yang harus dipenuhi agar kekuatan argumen yang terbaik dapat meyakinkan. Syarat ini disebut oleh Habermas sebagai the ideal speech situation. Situasi ini terwujud apabila;

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN