Bantaeng, Senin (11/03). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali mengutus pejabatnya mengunjungi Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel). Kunjungan ini merupakan kali kedua setelah perdana dilakukan di bulan Oktober 2018.
Rombongan sekitar 11 orang digawangi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Muhammad Iqbal itu diterima Wakil Bupati (Wabup) Bantaeng, H Sahabuddin. Penerimaan di Ruang Rapat Wabup Bantaeng, Senin pagi, 11 Maret 2019 itu dihadiri pula Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng, H Syamsul Suli, beberapa Kepala OPD serta Tenaga Ahli SLRT Bantaeng, Andi Shernylia Mhaladevi  dan fasilitator SLRT Bantaeng.
Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan lebih intens dan serius belajar secara teknis terkait penanganan kemiskinan yang telah dilakukan Kabupaten Bantaeng. Untuk itu selama 3 hari di Bantaeng akan lebih banyak berinteraksi dengan UPT Sipakatau dengan program unggulannya yakni SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang dikoordinir Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
"Kami di Bantaeng rencananya sampai Rabu pagi. Saya pengen belajar kami ini sungguh-sungguh belajar", ujarnya.
Bahkan dia berharap seluruh penggerak penanganan kemiskinan di Bantaeng dia ajak ke Brebes agar perencanaan yang menjadi keinginan besar Bupati Brebes dapat diwujudkan.
"Kemiskinan di Brebes saat ini 17,7 persen dari 20,18 di tahun pertama Bupati menjabat dan tahun lalu sebesar 19,14 persen. Sedang jumlah penduduk besar, kita memang harus ekstra keras.
Kembali dijelaskan alasan yang mendorong Pemkab Brebes sangat tertarik belajar ke Bantaeng. Disamping komitmen Pemda didukung kerja keras OPD dan seluruh stakeholder, ketertarikannya lebih pada ikhtiar dan semangat relawan yang bekerja di lapangan.
Wabup Bantaeng merespon ajakan itu dan berharap bisa mengunjungi Brebes dalam waktu dekat. Apalagi Brebes terkenal sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, jadi sekalian bisa membagi ilmunya terkait itu.
"Insya Allah kita akan jalan-jalan ke Brebes supaya dilihat juga keadaannya", tuturnya.
Untuk menangani kemiskinan sudah jadi kewajiban Pemerintah kata dia, sehingga penting dibangun dan dijaga sinergitas bersama seluruh OPD.
"Semua sektor dan stakeholder kita ajak ambil bagian untuk menangani kemiskinan karena ini kewajiban kita semua", pungkasnya.
