Mohon tunggu...
Ambae.exe
Ambae.exe Mohon Tunggu... .

Computer Application, Maintenance and Supplies

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Bank Indonesia Kompak, Wilayah Selatan SulSel Tangani Inflasi

24 Mei 2017   13:43 Diperbarui: 24 Mei 2017   13:55 329 0 0 Mohon Tunggu...
Bank Indonesia Kompak, Wilayah Selatan SulSel Tangani Inflasi
Assisten II wakili Bupati Bantaeng buka Capacity Building Mengenai Pemanfaatan Indikator Makro Sosial Ekonomi di Bantaeng (23/05).

Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar menghadirkan para pejabat lingkup OPD masing-masing daerah guna pertemuan yang diadakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan bertajuk "Capacity Building Mengenai Pemanfaatan Indikator Makro Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Daerah bagi Pegawai Pemerintahan Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar diikuti sekitar 100 orang dan dilaksanakan selama sehari di Baruga Kr. Latippa, Pantai Marina Bantaeng (23/05). Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng (Meyriyani Majid), Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (Andi Sriwiyanti) dan Kepala PLN Ranting Bantaeng (Suaib).

Dalam sambutan tertulis Bupati Bantaeng (Prof. DR. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr) yang diwakili Syamsul Suli (Asisten II Bidang Ekbang) diungkapkan "Dengan sinergitas antar lembaga yang ada diharapkan capacity building dapat dibangun. Upaya yang dilakukan BI, DJP dan BPS patut diapresiasi. Bantaeng yang berkemajuan saat ini merupakan buah keberanian Bupati Bantaeng, bersinergi bersama seluruh OPD. Dapat Anda lihat bahwa Pantai Marina Bantaeng yang cantik ini, semua OPD ada dan terlibat didalamnya membangun dan mengembangkan kawasan ini sesuai tupoksi dan programnya."

Tidak jauh berbeda dengan pemaparan Musni Hardi Kasuma Atmaja (Deputi Direktur sekaligus Kadiv. Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan BI SulSel). Dirinya menekankan pentingnya koordinasi dalam pengambilan kebijakan makro. "Kami melakukan perubahan suku bungan untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga meningkat berarti permintaan kredit menurun dan investasi meningkat. Untuk itu kami terus menjaga inflasi di tingkat nasional yang mencapai 4,91%. Kalau inflasi tinggi berarti kesejahteraan masyarakat kita menurun."

Upaya menjaga inflasi pada tingkat normal terus dilakukan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Begitu pula Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang mengeluarkan serta mengedarkan uang sebagai alat pembayaran sah. Jika inflasi tinggi, kebutuhan pokok bisa berkurang. Sehingga sangat penting menjaga daya beli masyarakat.

Upaya lainnya melalui peran aktif Pemerintah dalam membelanjakan anggaran pada pembangunan. Pengeluaran Pemerintah sedapat mungkin menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pengeluaran seminimal mungkin bukannya konsumtif dan sama sekali tidak produktif. Tentunya Bank Indonesia hadir dalam menangani inflasi bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika BI mengatur peredaran uang, DJP berupaya mengelola transfer dana yang akan dibelanjakan daerah baik Kabupaten/Kota maupun Desa sesuai diatur PMK 50 Tahun 2017.

Ditambahkan Didik dari BPS SulSel bahwa inflasi itu diibaratkan menusuk ke atas dan menusuk ke bawah. Menurutnya menusuk ke atas pada tatanan pemilik modal. Dan ke bawah diartikan sebagai bentuk pengaruh langsung terhadap masyarakat sebagai konsumen. "Melalui hitungan angka statistik dapat disimpulkan jumlah anggaran minimal kemiskinan yang harus dianggarkan sebuah daerah. Bukan dengan hitungan semata tan[pa berdasar pada angka-angka yang ada. Anggaran minimal untuk kemiskinan Kabupaten Bantaeng berdasarkan P1 minimal 2 Milyar."

Didik mengurai secara detail statistik keempat daerah (Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar). Keseluruhan data ini menjadi acuan bagi daerah dalam menangani inflasi maupun dalam sebuah perencanaan pembangunan pada umumnya. Dalam hal inflasi itu sendiri Didik berharap pada Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) keempat daerah untuk menjaga komoditas yang mempengaruhi inflasi. Komoditi skala makanan yakni beras, rokok, daging sapi, bandeng, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tongkol/tuna, kue basah dan daging ayam ras. Komoditi lainnya termasuk non makanan yaitu perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan angkutan. (AMBAE)


salam #AMBAE

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x