Flashback sedikit ke belakang sejauh 400 tahun saat kekuasaan dipegang oleh raja-raja ratusan kerajaan besar-kecil tersebar di Nusantara (Indonesia), ada kerajaan yang rajanya adil rakyatnya makmur sejahtera ada pula kerajaan yang rajanya menindas rakyatnya keluarga yang hidup makmur. Akan tetapi hampir semua kerajaan memiliki satu kesamaan yaitu kekuasaan secara turun-temurun dari ayah ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit dan seterusnya, jika tidak keturunan raja maka tidak bisa jadi raja/ penguasa/ pemimpin.
Dinasti adalah kekuasaan dipegang oleh satu garis keturunan, zaman sekarang sebagian orang sangat anti mendengar kata dinasti mungkin bisa saja karena iri dengki atau khawatir tidak mendapat kesempatan yang sama dalam berpolitik menjadi penguasa, memang tidak bisa dibuktikan, tetapi yang sering jadi bahan kritikan karena orang yang memimpin tidak memiliki kemampuan?.
Di Indonesia sistem kerajaan sudah hilang jikapun ada itu tinggal yang paraja-rajaon, hilangnya kerajaan di Indonesia akibat penjajah terakhir yang paling betah menjajah Indonesia adalah Belanda yang dibantu oleh raja-raja atau disebut Belanda hitam saat itu. Berakhirnya penjajahan karena persatuan rakyat dan lahirlah Negara Indonesia yang sistem pemerintahannya ditukanggi oleh sekelompok orang yang mengatas namakan rakyat dan kemudian seiring perkembangan dalam sistem pemerintahan Indonesia muncullah istilah demokrasi.
Di Indonesia sudah menerapan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin, sementara patut disyukuri karena rakyat yang menentukan sendiri pemimpinannya setiap orang memiliki hak menjadi pemimpin tidak ada lagi keturunan ningrat bukan ningrat dari semua kalangan boleh ikut dalam berpolitik baik petani, nelayan, buruh, tukang becak bahkan secara sosial danhukum sudah cacat masih bisa ikut. Demokrasi dan Dinasti Politik tidaklah begitu buruk jika rakyat memakai akal sehat dalam menentukan pilihan karena semua tergantung kepada pilihan rakyat, munculya satu pemimpin baik buruk itulah cerminan dari rakyat, carilah pemimpin yang mampu dan cinta kepada rakyatnya.
Hukum positif Indonesia Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 jo Pasal 43 UUHAM 1999 merestui demokrasi dan dinasti politik kekuasaan jadi mau gimana lagi hukum yang berlaku demikian adanya bahwa setiap orang memiliki hak dipilih dan memilih pada satu sistem pemilihan yang jujur dan adil...dst. Sehingga jangan karena dia seseorang anak presiden, anak gubernur, anak bupati/ walikota, anak kepala desa, anak anggota dewan, anak hakim, anak polisi langsung menuduh akan terjadi dinasti kalau baik apa salahnya karena semua memiliki hak dan dijamin hukum, kecuali nanti demokrasi diganti dengan sistem lain atau dibuat aturan lain tetang larangan tersebut.
Sistemnya sudah berbeda dahulu dinasti terbentuk tanpa mengikut sertakan rakyat sekarang jikapun ada dinasti semua sudah diserahkan kepada rakyat sendiri dan tidak perlu khawatir dinasti politik yang perlu dilawan dan diperangi bila ada yang mendapatkan dinasti/ kakuasaan dengan cara melawan hukum dan hanya bisa menyusahkan rakyat.
Memang harus diakui jika anak, menantu dan ipar Presiden yang mencalon kelapa daerah terasa kecil kemungkinan kesempatan apalagi bagi anak petani, buruh dan nelayan seperti penulis untuk menang dalam kontestasi politik dalam berdemokrasi setelah melihat cara-cara kontestasi politik dan pengalaman tahun 2019, tapi bagi yang berTuhan yakinlah jika katanya jadi, maka jadilah, wallahuaklam...
Baca Selengkapnya DISINI
