Quo vadis Provinsi Maluku Utara (Malut) setelah tahun Pemilu 2024?. The next KH. Abdul Gani Kasuba, sebagai Gubernur. Apakah akan dilanjutkan dinasti politiknya?. Pertanyaan sederhana seperti ini mulai terdengar di masyarakat bumi "Marimoi Ngone Futuru" Malut.
Dalam kepentingan rotasi kepemimpinan kita harus punya stok pemimpin. Mereka yang matang, mantap, dan secara multi dimensi memiliki syarat kepemimpinan. Mereka yang nanti diseleksi melalui mekanisme demokrasi. Dipilih rakyat secara akbar, melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Malut tidak kehabisan stok kepemimpinan. Masih menumpuk, kadernya melimpah ruah. Saling antrian menunggu giliran memimpin daerah.
Kita generasi muda Malut Sadar betul bahwa daerah yang kita cintai ini harus punya generasi penerus "the next generation". Jangan denyut pembangunan dihentikan. Tak boleh dibiarkan, mereka yang tidak memiliki kepekaan, tidak punya bekal, ahistoris, mereka yang munafik mengendalikan dan memimpin Malut di 2024. Karena, kalau dibiarkan kita akan kenal karma "kutukan" dari leluhur.
Diantaranya nama-nama yang digadang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut 2024 adalah Namto Hui Rob (Anggota DPD RI), Achmad Hatary (Anggota DPR RI), dan Husain Alting (Anggota DPD RI). Ada juga Taufik Madjid (Sekjen Kemendes PDTT), Ishak Naser (Politisi dan Presidium Majelis Wilayah KAHMI Malut), dan Muhammad Kasuba (Politisi PKS).
Untuk deretan Kepala Daerah yang diprediksi bertarung di pentas Pilgub yaini Edi Langkara (Bupati Halteng), Benny Laos (Bupati Morotai), dan Ali Ibrami (Wali Kota Tidore Kepulauan). Kemudian politisi yang juga Almuni aktivis Cipayung, Rahmi Husen (Ketua DPD Partai Demokrat Malut), dan Basri Salama (Ketua DPD Hanura Malut) mulai mendapat dukungan luas.
Publik satu persatu mulai berani bersuara. Tentang figur yang mereka jagokan. Nama politisi muda seperti Muhammad Syukur Mandar atau yang akrab disapa MSM (Politisi), Iskandar Idrus (Ketua DPW PAN Malut) dan Santrani Abusama (Ketua Pemuda Pancasila Malut), santer dibicarakan. Mereka mencuat, digemari kalangan milenial. Masyarakat Malut sedang mencari pemimpin alternatif.
Politisi yang merepresentasikan milenial ini disebut memiliki narasi pembaharuan. Kreatif, inovatif, dan disebut-sebut sebagai petarung politik. Dinilai layak memimpin Provinsi Maluku Utara. Mereka dikenal pengusung ide regenerasi kepemimpinan. Bahwa gelanggang politik harus diambil alih kaum muda.
Selanjutnya, tensi politik yang telah direspon publik Malut melahirkan juga nama-nama lain. Para tokoh politisi senior seperti Mohammad Yamin Tawari, Syaiful Bahri Ruray, Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Wahda Zainal Imam (WZI), mendapat porsi dukungan publik. Mereka dinilai masih memiliki basis dukungan yang mengakar. Kita berharap elit politik lokal memiliki kearifan dalam merancang panggung politik di Pilgub 2024.
Mereka diminta untuk tidak pasrah mengikuti alur dan skema elit politik nasional yang cenderung pro oligarki. Kondisi lokalitas Malut lebih dimengerti, dipahami para politisi lokal. Maka yang berhak merajut pola koalisi parpol di Malut saat Pilgub ialah elit politik lokal. Jangan lagi mau didikte politisi pusat.
Politisi lokal Malut harus membuat permainan politik berjalan riang gembira. Tahun Pemilu 2024 harus membuat masyarakat Malut makin mengalami progres dalam hal berdemokrasi. Pilgub dijadikan pentas untuk festival gagasan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut tidak dikunci, pada dua pasang calon saja.
Tak bisa dinafikkan, bagaimanapun itu. Sejumlah nama yang dirangkum di atas, tidak lain generasi terbaik. Mereka kader kebanggaan Maluku Utara. Parpol jangan sampai menutup kesempatan mereka. Lalu hanya fokus pada satu dua kandidat yang memiliki penguasaan modal besar. Rusak daerah kita Malut, kalau kecenderungannya begitu.
