Beberapa kebijakan yang tidak pro rakyat masih kita temukan di negara Republik Indonesia (RI) tercinta. Sebut saja, UU Cipta Kerja, BPJS yang diintegrasikan, kesejahteraan berubah menjadi mimpi buruk. Kelangkaan minyak goreng, termasuk salah satunya adalah pencabutan Perppu Ormas 2/2017.
Perppu tersebut dianggap menunjukkan sikap Jokowi yang antikritik karena telah membatasi kebebasan bagi organisasi yang ada di Indonesia. Berbagai letupan protes juga mencuat, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru juga tidak luput dari riak penolakan rakyat.
Telah 7 (tujuh) tahun kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia tidak mengalami kemajuan pesat. Rakyat makin dililit hutang. Demokrasi dan kesejahteraan tidak paralel. Inilah sekelumit keluhan, keresahan, dan jeritan rakyat.
Hal tersebut bukanlah menjadi dekorasi kebanggaan, melainkan kelemahan yang perlu diperbaiki. Demi kemajuan dan kebaikan rakyat. Selanjutnya, adanya gonjang ganjing, mulai ramainya pernyataan tiga Ketua Umum partai politik yang mengusulkan Pemilu 2024 diundurkan. Presiden Jokowi, disebut masih diminta rakyat Indonesia untuk melanjutkan pemerintah.
Kondisi pandemi Covid-19. Bahkan sampai perang Rusia vs Ukraina, dikait-kaitkan. Serta sejumlah alasan politis berbalut kemanusiaan lainnya diajukan. Ramai, tentu. Joko Widodo jangan lagi buat risau, dan picu lagi kemarahan publik.
Viral dan menjadi trending topik di media sosial. Media massa juga tak ketinggalan memuat itu. Menag Yaqut yang memicu penolakan publik juga menambah keramaian tersebut.
Jika membaca kecenderungan, pola lama dalam praktek politik kita. Semua kegaduhan politik yang diciptakan, bukanlah bersifat insidentil. Melainkan sudah menjadi grand design elit parpol dan cukong.
Sampai kelangkaan Minyak Goreng juga, rasanya sulit kita mengatakan itu merupakan peristiwa tunggal. Tidak berkait kepentingan dengan drama politik. Rencana politik para penguasa, tentu bertengger disini.
Rupanya itu satu paket. Riak-riak, dinamika, konflik, dan friksi merupakan momentum yang sengaja dibuat kelompok kepentingan tertentu. Tentu dibalik itu semua ada kompromi kepentingan.
Konsesi, konsensus politik, dan bagi-bagi jatah secara politik dibangun. Upaya untuk cipta kondisi dilakukan. Lalu rakyat dapat apa?. Apakah mau dipecah-belah, kian dieksploitasi terus?. Harusnya tidak. Demokrasi mesti memberi kesejukan.
Jangan mau diperalat mereka para pencari keuntungan. Respon publik sedang ditunggu, dari usulan penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan Jokowi diperpanjang 1-2 tahun tersebut.
