VIRALÂ dan sedang ramai dibicarakan tentang nama Ibu Kota Baru (IKB). Berdasarkan informasi bahwa sekitar 80 nama IKB yang diusulkan, namun yang diputuskan adalah nama Nusantara. Saya menilai ''keributan'' atas hal tersebut tidaklah penting. Yang diharapkan publik kedepan ialah pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Begitupun soal pindahnya Ibu Kota Negara (IKN). Tidaklah urgen. Mencuatnya problem di lapangan, terlebih yang berkorelasi dengan ekspektasi publik tidak dibicarakan secara serius. Yang perlu dikoreksi dan diperhatikan betul yaitu kesejahteraan rakyat. Seperti itu pula keadilan, perlakuan setara, tanpa diskriminasi. Mestinya diutamakan.
Rakyat jangan dibuat pusing, diprovokasi dengan isu-isu yang tidak penting. Mau itu IKN berada di Kalimantan Timur, di Aceh atau di Papua, rakyat tidak butuh hal tersebut. Rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan, dan kebenaran-kebenaran universal lainnya.
Kadang kemarahan publik dieskpresikan. Keraguan dan curiganya rakyat pada pemerintah karena pemerintah dinilai tidak adil. Tidak menempatkan tugasnya sebagai pelayan publik. Antara satu stakeholder pemerintah dengan stakeholder pemerintah lainnya tidak singkron. Jauh dari kerinduan kekompakan.
Jajaran Kabinet dalam prakteknya masih sibuk mengurus urusannya masing-masing. Sehingga tidak memberi perhatian yang proporsional kepada konsolidasi kepentingan rakyat secara terintegrasi. Kepingan kepentingan rakyat dari hulu hingga hilir harus diakomodasi secara tertib, dan paripurna.
IKN Baru bukan solusi. Apalagi rakyat kita sedang dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19. Rakyat butuh bantuan. Mereka berkerinduan agar pemerintah hadir memberi solusi secara ekonomis. Bantuan materil yang diharapkan rakyat. Bukan IKN Baru. Seperti paradoks, dimana pemerintah atau segelintir elit pemerintah kita masih setia membahas soal IKB.
Bahkan sampai informasi terkait ditangkapnya Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud memiliki relasi erat dengan politik. Dimana Penajam Paser Utara merupakan daerah sexi. Yang menjadi pengganti dari DKI Jakarta sebagai IKN. Jika itu benar-benar terjadi, bahwa OTT KPK terhadap si Abdul Gafur karena konflik kepentingan politik. Itu bertanda bahaya.
Semoga tidak demikian. Pemerintah masih memiliki tugas utama membebaskan rakyatnya dari ancaman bahaya pandemi Covid-19 dan Omicron. Walaupun kita telah berada pada fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Rasa was-was rakyat tidak bisa dihindari. Bila dikorscek, tidak semua rakyat mengapresiasi dan mendukung IKB.
Sebaiknya pemerintah menahan diri. Dimoratorium dulu sahwat membicarakan dan menjalankan proyek pembangunan infrastruktur IKB. Bicarakan saja nasib kesejahteraan rakyat, diperkuat saja itu. Stop bicara kepentingan politik 2024. Kasihan rakyat dicekoki ketakutan tentang vaksinasi terhadap anak-anak mereka.
Kalaupun mau disurvei yang mendukung IKN Baru masih berada di bawah 40%. Yang terbaru, berdasarkan polling yang beredar di WhatsApp hanya 16,4% yang setuju Ibu Kota Negara Indonesia dipindah dari Jakarta. Mengejutkan bukan. Pemerintah kita harapkan sportif menerima reaksi rakyat terkait hal ini.
Tidak boleh apatis, menutup mata. Bahwa ada sebagian besar rakyat yang mengharapkan IKN tetap berada di DKI Jakarta juga harus dihargai dan dipertimbangkan pendapat mereka. Pemerintah yang berdiri dari kepentingan-kepentingan akumulatif rakyat sejatinya sensitif pada kepentingan rakyat.
