Pembangunan atau developmentalism menjadi kalimat sakti yang tidak bisa ditawar dalam setiap kali pergantian rezim. Terlebih lagi pada masa orde baru, seperti menjadi agama baru, karena keyakinan dan kebenaran pembangunan yang disuarakan pemerintah kala itu nyaris sempurna dan tidak perlu didialogkan, lengkap dikawal aparat yang hanya akan menyampaikan situasi aman, tertib, terkendali.
Tanpa melihat bahwa sesungguhnya rakyat tidak aman militerisme terjadinya DOM di Aceh, kemiskinan struktural melalui ketergantungan hutang luar negeri dan kelaparan hingga Gizi Buruk mewabah, Â bahkan konflik sosial dimana-mana, Malarie, pembredelan Pers dan Konflik antar suku. Akhirnya gerakan reformasi Mei 1998 berhasil menumbangkan rezim tersebut.
Pascareformasi konsolidsi multi dimensi menjadi ciri khas bangsa. Masalah krisis ekonomi yang menjadi sentral persoalan merambah pada konsolidasi politik yang mulai memiliki geliat untuk membongkar praktik anti demokrasi yang sebelumnya hanya memiliki kapasitas tukang kritik jalanan dan suara samar pinggiran mulai memiliki daya tawar bahkan menjadi aktor-aktor politik dari arus bawah.
Pemerintahan Gusdur membawa angin segar bagi berjalannya role demokrasi di Indonesia walaupun masih menyisakan tantangan godaan politik baru dari kalangan elit dalam menjalankan mandat reformasi. slogan politik dagang sapi betul-betul menjadi pukulan telak pada berjalannya roda reformasi.
Stabilitas ekonomi politik pun mulai dirasakan pada dua periode masa SBY. Denyut pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi politik tergambar dalam pembangunan yang dilalui pada masa ini walaupun menyisakan agenda yang luar biasa menguras energi, yakni Indonesia terjerembab dalam skema politik korupsi yang menggila dari mulai para Bandit Hambalang hingga mega proyek E-KTP.
Lalu dimanakah kontrol sosial? pembangunan ekonomi politik akan terus menampakan struktur baru sesuai dengan rezim yang memperkuat posisi elit disekitarnya. padahal yang paling penting saat ini, transisi demokrasi yang sudah dibuat oleh para founding father harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh anak bangsa dalam merawat warisan luhur kebangsaan. Â Â Â
Konsolidasi demokrasi yang sudah dibangun oleh elit selama 20 tahun lalu sejak reformasi sejatinya menjadi langkah konsolidasi kerakyatan dengan menguatkan arus bawah melalui kontrol sosial, check ang balancing dan penguatan pilar demokrasi. Tugas ini ada pada kelompok masyarakat sipil, baik mahasiswa, NGO, LSM, para pegiat demokrasi, masyarakat antar profesi, kampus dan lain-lain.
Agenda Pembangunan
Supaya tidak phobia dengan kata pembangunan, ada baiknya saya mengutip apa yang dikatakan Mansour Faqih(2004) bahwa pembangunan merupakan istilah yang digunakan penguasa untuk menghantar sebuah proses menuju modernisasi dengan asumsi dasarnya bahwa terjadi proses perubahan dari struktur yang disebut tradisional menuju struktur yang disebut modern.
Apakah yang disebut modernitas, secara umum dalam encyclopedia of the sosial sciences (1968) yang juga dikutif Faqih, menyebutkan bahwa "...sekularisasi, komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup materi, penyebaran melek huruf, pendidikan, media massa, persatuan nasional, dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi".
Rumusan indikator pembangunan di Indonesia tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yakni: (a) penghapusan kemiskinan; (b) pendidikan untuk semua; (c) persamaan gender; (d) perlawanan terhadap penyakit menular; (d) penurunan angka kematian anak; (e) peningkatan kesehatan ibu; (f) pelestarian lingkungan hidup; (g) kerjasama global (www.undp.or.id), kemudian kini diteruskan melalui Sustainable Depelovment Goals (SDGs), yakni :
