Pandemi Menyebabkan Tingkat Krisis Ekonomi di Indonesia Meningkat

Menurut kumparan Detiknews, Covid-19 telah ada di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini covid-19 masih memapar luas di Indonesia. Bahkan dalam sebulan kebelakangan ini Covid-19 menunjukan angka kasus yang tinggi melibihi bulan-bulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan diberlakukannya peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 

Akibat dari pemberlakuan PPKM ini masyarakat sangat dibatasi mobilitasnya, seperti bekerja, berjualan, berbisnis, dsb. Hal itu menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia melonjak, pengagguran di Indonesia juga ikut melonjak bahkan pekerja buruh kebanyakan di PHK oleh pabrik tempat mereka bekerja. Pedagang juga ikut serta mengalami kesulitan saat pandemi ini, mereka hanya berjualan pada waktu yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Akan tetapi, ada saja pedagang yang tetap membuka lapaknya di waktu yang dilarang. Alasan mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup, tetapi aparat keamanan tidak menerima alasan apapun, alhasil mereka harus menerima konsekueninya. 

Seperti yang dialami Rakesh, pedagang warung kopi di Medan, Sumatera Utara. Saat diwawancarai oleh APA Kabar Indonesia Pagi Rakesh menentang adanya PPKM, alasannya adalah ia memiliki 5 orang anak yang harus diberi makan dan dibiayai sekolahnya."Sangat sulit, Bu. Dengan itu tidak boleh jualan ya saya merasa tersinggung. Anak saya 5, jadi kalo saya tutup macem mana anak-anak saya mau makan apa? Sebelum masuk sekolah wajib bayar uang sekolah dan mau ambil raport juga bayar, Bu. Kalo gak bayar ya gak dikasih. Jadi disuruh tutup saya gak mau. Waktu kejadian itu saya ngelawan, abis itu gak lama saya dibawa ke Polsek Kota Medan baru, saya ikut sidang dan disuruh bayar denda Rp. 300.000, kalo gak bayar denda dapat kurungan 2 hari. Rencana saya mau ngejalanin kurungan 2 hari, tapi setelah dipikir yaudah lah saya bayar denda aja." Ujar Rakesh. 

Rakesh mengatakan bahwa pelanggaran yang ia lakukan ialah kursi yang tidak dinaikan ke atas meja, karena aturan PPKM kursi harus berada di atas meja atau dinaikan ke meja. Selama masa PPKM Rakesh mengatakan jika bantuan sosial belum pernah ia dapatkan. Namun, saat sesudah mengamuk di Polsek Kota Medan, malam harinya Wakil Wali Kota Medan datang dan berbincang bersama Rakesh. Wali Kota bertanya mengenai dampak apa yang dialami oleh pak Rakesh."Ya kayak gini lah, Pak. Anak 5, istri saya harus dibiayai, sebelum dan masuk sekolah harus bayar 3 bulan kedepan. Bapak Aulia merasa prihatin dengan ekonomi kami, ya jadi kami dibantu oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Aulia." Keluh Rakesh.

 Rakesh adalah salah satu pedagang yang beruntung, bisa bertemu langsung dan diberi bantuan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Tetapi bagaimana nasib pedagang lain yang tidak beruntung atau tidak pernah sama sekali mendapatkan dana bantuan dari pemerintah? Pasti sangat kesulitan. Selanjutnya pewawancara menanyakan tentang pedagang lain ke Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Nasional. "Pak Hery, bagaimana kemudian dengan nasib-nasib pedagang lainnya? Kalo kita lihat bantuan sosial kan datanya merujuk kepada warga miskin, kalo kita lihat didata warga miskin ini merupakan mereka yang berada di pinggiran perdesaan. Sedangkan selama PPKM ini kan yang terdampak cukup besar justru mereka warga perkotaan, yang kemudian diPHK, tidak mempunyai tabungan, bahkan tidak terdata didata bansos." Ujar pewawancara tvOneNews. Hery mengatakan bahwa yang diberikan bansos berjumlah hampir 50.000.00 penduduk. Mereka akan mendapatkan bantuan sosial seperti sembako dan diskon tagihan listrik beberapa bulan kedepan. Kegiatan ini berkejaran dengan waktu, karena yang menerima bansos tidak hanya satu provinsi melainkan satu negara. "Kita harus sama-sama berusaha untuk kemudian menginformasikan kedaerah asal KTPnya masing-masing, sehinga mereka bisa didaftar untuk mendapatkan bantuan." Ujar Herry 

Kesimpulan dari masalah ini adalah, kegiatan ini harus dilakukan secara dua arah, baik dari pemerintah yang harus menyesuaikan skema pemberian bantuan sosial maupun masyarakat yang terdampak harus melapor ke RT/RW di daerah tempatnya. Upaya itu jika berjalan dengan baik pasti akan menimbulkan pemerataan penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Nanti juga akan ada tim dari pemerintah juga yang akan mendata ulang. "Karena program ini kan sudah berjalan sejak tahun lalu, jadi data yang ada akan diperbaiki lagi, jadi semakin banyak orang yang mendapatkan dana tersebut." Kata Hery