Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Januari 2021 kemarin menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk menstimulus perekonomian Indonesia dimasa covid-19 saat ini. Kebijakan tersebut mencakup terkait stabilitas system keuangan dan stabilitas nilai tukar, dimana didalamnya termasuk juga kebijakan untuk mendorong ekspansi kredit. Dalam hal mendorong ekspansi kredit, kebijakan yang digelontorkan oleh Bank Indonesia antara lain:
- Penambahan likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp726,57 triliun dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun
- Ekspansi moneter Bank Indonesia dan percepatan realisasi anggaran serta program restrukturisasi kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.
- Penurunan suku bunga kredit
Disebutkan pada www.bi.go.id bahwa Bank Indonesia memandang pertumbuhan kredit yang rendah disebabkan oleh sisi permintaan dari dunia usaha, di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran perbankan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang terkontraksi sebesar 2,41% (yoy) pada Desember 2020.
Pertumbuhan kredit yang rendah dan inflasi yang rendah jelas merupakn cerminan dari perekonomian dalam keadaan lesu. Harus ada kebijakan yang mendorong ekspansi kredit saat ini. kredit produktif akan dapat membuat perekonomian kembali berjalan. Bank Indonesia telah membuat kebijakan untuk mendorong ekspansi kredit, namun tidak berdampak secara signifikan, salah satu penyebabnya menurut saya adalah akibat "ketidakpastian" pandemic.
Kita beralih ke penyebab mengapa kredit lesu dalam sisi nasabah? Apakah karena nasabah tidak ingin produktifitas meningkat akibat kepemilikan kendaraan bermotor? Atau karena Down Payment yang masih tinggi?
Kebijakan Persentase Down Payment sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk mengambil kredit dari seorang nasabah, hal ini dibuktikan oleh penelitian dalam sebuah jurnal berjudul "The Potential of Downpayment Assistance for Increasing Homeownership Among Minority and Low-Income Households". Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa "Research has consistently found that a lack of wealth is among the most important factors limiting households from becoming homeowners" (Herbert & Tsen, 2007). Dengan ini kita pasti sudah bisa membayangkan bahwa pengenaan DP akan sangat berpengaruh bagi nasabah/konsumen. Persentase DP yang tinggi merupakan factor penting yang dapat membatasi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.
Kendaraan bermotor merupakan salah satu factor produksi yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, inilah mengapa kepemilikan kendaraan bermotor sangat penting. Mobilitas yang tinggi mencerminkan produktifitas yang tinggi pula, lalu dengan kebijakan DP yang tinggi, bukannya itu merupakan factor penghambat masyarakat untuk lebih produktif?
Kita tahu bahwa kredit merupakan instrument perekonomian yang sangat penting dan krusial. Berkaca dari krisis global pada tahun 2008 yang dimulai dari pelonggaran kredit perumahan di AS yang berakhir pada krisis global. Pemberian kredit tentunya harus tetap sesuai prosedur yang berlaku. Dengan tetap mematuhi standart pemberian kredit dengan melakukan 5C dan 7P yang sesuai, pemberian kredit dan pengembaliannya tentu akan tetap berjalan dengan baik.
