Gerakan republikanisme adalah gerakan rakyat Australia yang menginginkan Australia terlepasdari dominion Inggris, dan menginginkan Australia menjadi negara republik yang benar-benar berjiwa "rakyat Australia".
Ada tiga hal yang melatar belakangi munculnya gerakan republikanisme di Australia, antara lain yaitu:
1.a. Status dominion atau persemakmuran Inggris
Ketika Australia merdeka pada tahun 1901, Inggris memberikan status dominion atau persemakmuran kepada Australia. Dominion artinya, kepala negara Australia adalah gubernur jenderal, yaitu orang Inggris yang diangkat oleh Ratu Inggris. Gubernur jenderal lebih tinggi kedudukannya dari perdana menteri, sehingga dapat memecat perdana menteri, apabila dianggap tidak kompeten dan dapat membahayakan keamanan di Australia. Status dominion mengindikasikan bahwa Australia adalah negara merdeka yang tetap berada di bawah komando Inggris. Selama Australia merupakan dominion Inggris, segala keputusan dan sikap negara harus berada di bawah persetujuan gubernur jenderal.
Status dominion, oleh sebagian kalangan dianggap kurang memuaskan, karena Australia seperti negara yang tidak mandiri, berada di pengawasan dan peraturan Inggris. Australia juga menjadi bagian dari terlaksananya kepentingan Inggris. Contohnya ketika Inggris menjadi peserta Perang Dunia I dan II, Australia sebagai negara persemakmuran Inggris, ikut serta ke dalam perang, dan ikut menanggung akibat perang.
2.b. Kekecewaan terhadap Inggris
Kekecewaan terhadap Inggris muncul pertama kali pada akhir Perang Dunia I, yaitu ketika terjadi depresi ekonomi atau malaise yang melanda seluruh dunia pada tahun 1929-1930. Depresi ini membuat Inggris mengubah kebijakan politiknya, yaitu memberikan kebebasan kepada koloni-koloninya dalam mengelola urusan dalam negerinya, sebab Inggris ingin fokus dalam memperbaiki perkeonomian di negerinya sendiri. Kebijakan ini melahirkan Statute of Wstminter pada tahun 1931, yang memberikan kewenangan kepada semua parlemen di wilayah koloni Inggris, untuk membuat undang-undang sendiri, tanpa harus selaras dengan undang-undang Inggris. Meskipun bebas, tetapi harus dengan persetujuan Gubernur Jenderal yang meurpakan representasi dari Ratu Inggris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Australia sebagai bentuk pengabaian terhadap Australia.
Kekecewaan kedua Australia terhadap Inggris terjadi pada masa Perang Dunia II. Inggris tidak mampu melindungi Australia dari serangan Jepang, bahkan Darwin hancur akibat serangan bom Jepang pada 1942. Hal ini membuat Australia berpaling kepada Amerika Serikat, karena jaraknya yang lebih dekat ketimbang Inggris yang di ujung barat, dan Amerika Serikat yang dirasa lebih kuat.
Kekecewaan ketiga yang dirasakan masyarakat Australia adalah ketika Inggris memutuskan untuk bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Hal ini mengakibatkan volume perdagangan Australia-Inggris menjadi berkurang, sebab Inggris harus membuka pasarnya dengan negara-negara anggota MEE, sehingga Inggris harus mengurangi jatah impor dari negara-negara persemakmurannya. Dampaknya bagi Australia adalah perekonomian menjadi tidak stabil, karena volume ekspor menurun cukup tajam. Australia pada saat itu hanya menjalin hubungan dagang dengan Inggris dan segelintir negara seperti Selandia Baru.
Berbagai kekecewaan tersebut menyebabkan timbulnya benih ide republik, suatu ide yang menginginkan Australia menjadi negara republik, yang terlepas dari keterkaitan dengan Inggris, dan tidak terus menerus bergantung kepada Inggris.
3. c. Pemecatan Perdana Menteri Gough Whitlam oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr pada November 1975.
Pemecatan ini berujung pada pembentukan kelompok pergerakan yang bernama Australian Republican Movement (ARM).
Apa tujuan gerakan republikanisme?
Tujuan dari gerakan ini adalah melepaskan keterkaitan Australia dengan Kerajaan Inggris, baik keterkaitan hukum maupun keterkaitan konstitusional, melalui perubahan bentuk negara Australia menjadi republik.
“We have our own national identity, values and character. Australia is our home and it is our responsibility to take the future in our hands, as Australians.”
Mengapa republik? Karena tidak ada status dominion untuk sebuah negara republik, sebab kepala negara sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan, dan dipilih oleh rakyat. Jadi, ketika Australia merubah bentuk negaranya menjadi republik, maka kepala negara Australia adalah pilihan rakyat Australia. Dia adalah bagian dari warga negara Australia, bukan warga negara Inggris. Dengan republik, rakyat Australia memiliki kebebasan penuh dalam memilih kepala negaranya, dan menjalani demokrasi dengan sempura. Australia for Australian.
Dapat pula kita lihat dari cuplikan kata-kata di situs resmi milik ARM, yaitu:
“A republic is for all of us, all Australians. It’s about Australia belonging to all of us. It’s just common sense - and it’s also our great patriotic mission. Shouldn’t whoever represents Australia be chosen by Australians? Be accountable to us, subject to our laws and be one of us? Shouldn’t matters of our nationhood be our decision, our choice? As a republic, we will have one of us as Head of State. Someone who represents our values, our identity and our place in the world. Someone who lives here and is chosen by us – an Australian.”
Perkembangan gerakan republikanisme di Australia
Setelah Perang Dunia I, sudah muncul ide negara republik, tetapi ide ini tidak menyebabkan suatu gerakan kelompok. Gerakan republikanisme baru mencuat dan segera melonjak setelah terjadinya peristiwa pemecatan Perdana Menteri Gough Withlam (dari Partai Buruh) pada November 1975 oleh Gubernur Jenderal Australia Sir John Kerr. Gubernur memecat Gough Whitlam karena dianggap tidak mampu memecahkan krisis politik dan ekonomi di Australia, dan kemudian mengangkat Malcolm Fraser (Partai Liberal) sebagai perdana menteri baru.
Pemecatan tersebut menimbulkan reaksi kemarahan luar biasa dari Partai Buruh. Mereka menganggap bahwa tindakan Gubernur Jenderal Sir John Kerr telah melanggar kedaulatan bangsa dan negara Australia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh, yang pada akhirnya berujung pada munculnya kelompok yang kemudian dinamakan dengan kelompok republiken.
Kelompok ini beranggapan bahwa Australia belum menjadi sebuah negara yang merdeka penuh, sebab Inggris masih berpengaruh besar dalam menentukan nasib negara dan rakyat Australia. Oleh sebab itu, Australia harus memiliki kepala negara yang merupaan warga negara Australia, yang dapat mewakili perasaan orang Australia, dan dapat membuat regulasi dan konstitusi negara tanpa campur tangan Inggris, untuk keperluan rakyat Australia.
Kelompok republiken tersebut, dengan prakarsa dari seorang pengacara, pengusaha dan bankir bernama Malcolm Turnbull dan tokoh lain seperti Ian Chappel, Thomas Keneally, dan Fred Shepisi, membentuk Australian Republican Movement (ARM) pada tahun . Dengan bantuan Partai Buruh, ARM menyebarkan ide republikanisme kepada masyarakat Australia. Mereka berkampanye secara langsung dengan melobi dan menggerakkan kelompok-kelompok mahasiswa, kaum aborigin, seniman, budayawan, dan berbagai keompok profesi lainnya.
Perkembangan ARM sangat dipengaruhi oleh Partai Buruh, sebab banyakaktifis ARM yang merupakan anggota dan aktifis Partai Buruh. Partai Buruh menjadi pendukung setia gerakan republikanisme. Selain karena faktor pemecatan Perdana Menteri Gough Whitlam, Partai Buruh juga beroposisi dengan Partai Liberal yang condong ke barat, sedangkan Partai Buruh lebih siap untuk mandiri dan lebih terbuka kepada negara-negara Asia, terutama Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Ketika Partai Buruh Australia memenangkan pemilu pada tahun 1984, Partai Buruh menyebar luaskan ide republikanisme kepada masyarakat secara gencar-gencaran. Bob Hawke dan Paul Keating menjadi tokoh gerakan republikanisme, yang hampir berhasil merealisasikan negara Republik Australia.
Pada Februari 1998, akibat gencarnya aksi republiken, PM John Howard (Partai Liberal) mengadakan Konvensi Konstitusi Puncak 1998 yang mengundang 152 delegasi dari setiap negara bagian dan teritori untuk memilih model pemerintahan yang paling diinginkan oleh rakyat Australia. Hasilnya, sebanyak 73 delegasi setuju Australia berbentuk republik, dan 53 menginginkan tetap pada sistem monarki konstitusional. Ini adalah suatu harapan besar bagi kaum republiken, tetapi sayangnya pada referendum 1999, sebanyak 54,4% warga Australia menolak sistem republik sebagai bentuk negara Australia. Dengan demikian kaum republiken harus berjuang kembali meneruskan cita-cita Republik Australia.
Marsudi, Gerakan Pembentukan Republik Australia (sumber). Diakses pada tanggal 16 Mei 2013, pukul 13.28 WIB.
What is a Republic (sumber). Diakses pada tanggal 16 Mei 2013, pukul 13.31 WIB.
Tantangan dan Prospek Republik Australia (sumber). Diakses pada tanggal 16 Mei 2013, pukul 13.32 WIB.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
What is a Republic.
Ibid.
