Demokrasi Indonesia

Demokrasi merupakan sistem politik dan ketatanegaraan yang sejak proklamsasi kemerdekaan telah dipilih para pendiri Negara Republik Indonesia. Pada masa itu, demokrasi dipilih sebagai anti tesa dari sistem feodal dan sistem pemerintahan otoriter yang berlaku pada masa penjajahan. 

Mengapa para pemimpin kita ketika dalam pergerakan nasional menuju kepada kemerdekaan itu memilih demokrasi? 

Karena ada 2 hal, yaitu mendapat pengaruh dari luar karena pembacaan atau pemahamannya tentang itu dan kondisi dalam negeri kita tidak ada kerajaan feodal yang demokratis, maka itu mau dirubah. Oleh karena itu, para pemimpin kita sepakat apabila kita merdeka maka pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang demokratis. 

Meski sepakat memilih demokrasi sebagai sistem politik dan ketatanegaraan pelaksanaan demokrasi di indonesia tidak selalu berlangsung mulus. Eksperimen dan pencarian modal demokrasi yang dianggap paling cocok untuk Indonesia bahkan sudah dimulai hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 14 november 1945 untu menghindari kesan bahwa Republik Indonesia adalah negara absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat perubahan pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.

Usai pengakuan kedaulatan dari tahun 1950 hingga 1959 Indonesia menerapkan sistem demorasi liberal atau biasa disebut demokrasi parlementer. Pada masa ini, praktek demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Pada saat itu parlemen memerankan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. 

Meski tingkat akuntabilitas politiknya sangat tinggi, pratek demokrasi parlementer pada 1950 an dinilai gagal. Kegagalaan sering dialamatkan pada ketidakmampuan pemerintahan kala itu, melaksanaan pembangunan karena kerap berganti kabinet. Selama pemberlakuan demokrasi parlementer terdapat 7 kali penggantian kabinet, yaitu : 

1.Kabinet Natsir (6 September 1950 -- 21 Maret 1951)

2.Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)

3.Kabinet Wilopo (3 April -- 3 Juni 1953)

4.Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 -- 12 Agustus 1955)

5.Kabinet Burhanudian Harahap (12 Agustus 1955 -- 3 Maret 1956)