Mohon tunggu...
AMALAN RAKYAT
AMALAN RAKYAT Mohon Tunggu... Lainnya - AMALAN RAKYAT

ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA UNTUK KEADILAN RAKYAT

Selanjutnya

Tutup

Politik

Aktivis 98 : Mogok Massal, Buruh Tak Boleh Anarkis Serta Hargai Hak Orang Lain

8 November 2015   01:38 Diperbarui: 8 November 2015   01:38 197
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kompasiana - Kenaikan upah menjadi isu yang selalu melekat ketika terjadi aksi mogok kerja serikat buruh di Indonesia pasca reformasi. Isu ini pun seolah-olah menjadi isu tunggal yang diperjuangkan kaum buruh ketika aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi.

Aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) pun ikut angkat suara menyikapi rencana mogok nasional buruh di berbagai daerah pada 10 November mendatang.

 Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa mengingatkan agar buruh dalam menyampaikan aspirasinya tetap santun dan menghormati hak-hak masyarakat umum lainnya. Aksi mogok adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia, khususnya kaum buruh. Namun, kata Willy, dalam menjalankan haknya itu, buruh wajib mengedepankan kepentingan masyarakat dan jangan bertindak anarkis.

“Kita hormati karena itu adalah hak mereka. Tapi jangan sampai memaksakan kehendak, merusak fasilitas umum, dan bertindak anarkis ataupun blokir tol itu jelas sangat merugikan masyarakat banyak dan menghambat perekonomian,” ungkap Willy.

Menurut Willy, aksi mogok para buruh ini dapat berimplikasi pada aktivitas ekonomi dan masyarakat. Oleh sebab itu, Willy kembali mengimbau kepada elemen buruh yang mengkoordinasi aksi, seperti Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Nasional agar bersikap proaktif sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Mogok nasional banyak implikasinya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Willy meminta kepada para demonstran agar tidak bertindak anarkis seperti melakukan sweeping dan memaksa semua pekerja untuk mogok.

“Undang-undang tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar aparat keamanan khususnya Kepolisian untuk tegas memberikan sanksi bagi demonstran yang merusak dan memblokir fasilitas umum sehingga kepentingan masyarakat terganggu.

“Kami minta aparat Kepolisian untuk tidak tinggal diam jika buruh melanggar hukum. Tindak tegas bagi mereka yang anarkis,” imbuhnya.

Willy pun menambahkan kata “Buruh” dan “Upah” seolah-olah selalu melekat satu sama lain. Padahal selain isu upah itu sebenarnya masih banyak lagi isu yang perlu di sikapi oleh insan buruh sebagai anak bangsa yang harus nya ikut terlibat dan peka mengatasi problem bangsanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun